Dibalik Rencana Reshuffle Kabinet

Wacana Presiden SBY untuk melakukan reshuffle beberapa menteri negara didalam Kabinet Indonesia Bersatu II telah mencapai titik kulminasi. Bila tidak ada aral melintang, diperkirakan pekan ini SBY akan mengumumkan reshuffle kabinetnya. Kondisi ini mengajak kita untuk berpkir bahwa sudah sedemikian burukkah kinerja beberapa menteri yang akan di reshuffle? Kinerja kepada koalisi ataukah kepada rakyat?

Kemungkinan reshuffle tersebut dinyatakan oleh Anggota Komisi III DPR yang juga Ketua DPP Partai Demoktar Daday Hudaya kepada Tribunnews.com di Jakarta, Senin (7/3). "Kemungkinan, sesuai dengan jadwal, akan diumumkan pekan ini. Kita tunggu saja," ujar Daday. Beragam komentar dan analisa dari pengamat politik pun saling bersahutan. Salah satu tokoh kemahasiswaan dan Ketua Umum IMM, Ton Abdillah melihat bahwa wacana tersebut sama sekali mengabaikan pemenuhan janji kampanye SBY untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, pemberantasan korupsi, penegakkan hukum, dan kemandirian bangsa secara ekonomi dan politik.

"Aroma balas dendam politik terkait manuver partai politik anggota koalisi di parlemen terlihat lebih dominan daripada evaluasi terbuka atas kinerja menteri yang tidak serius menjalankan program-program pemerintahan," ujarnya di Jakarta, Senin(7/3).

Menurutnya problem utama gagalnya pemerintahan SBY-Boediono adalah lemahnya kepemimpinan dan menggantungnya skandal Century, skandal pajak, dan kisruh IPO Krakatau Steel yang menjadi alat manuver partai-partai politik melakukan negosiasi dan bagi-bagi kue kekuasaan. "Jika dasar reshuffle kabinet hanya didasari kepentingan elit semata, maka tidak diragukan lagi janji-janji kesejahteraan bagi rakyat hanya akan menjadi mimpi semata," tandasnya.

Sebelumnya, sinyal reshuffle juga disampaikan Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparinga. "Langkah-langkah ke arah itu (perombakan kabinet) sedang dipersiapkan," kata Daniel singkat. "Evaluasi kabinet memang sudah jatuh tempo," tambahnya. Langkah tersebut diambil menyusul adanya perbedaan sikap anggota koalisi parpol pendukung pemerintah terkait usulan pembentukan panitia khusus hak angket pajak. Dua anggota koalisi, yaitu Golkar dan PKS, mendukung usulan tersebut. Sementara itu, Partai Demokrat pimpinan koalisi menolak.

Sumber : Berbagai Sumber/DPT

Halaman :

1

1. Natal
2. Bahan Khotbah
3. Theresia Fasya
4. Kuis Alkitab
5. Ayat Alkitab

Related Articles