"Saya
setuju jika pendeta tdk berpolitik krn pekerjaan pendeta adlh untuk melayani
Tuhan full time jd semua waktunya untuk melayani Tuhan, bukan sibuk melayani politik dn sibuk urus proyek.." ujar Dhemma JS
"Sangat setuju," ungkap Tambo Doharman Damanik
"Ya seharusnya memang ngak bisa ikut politik..karna urusan agama dengan tuhan urusan politik ngan manusia.kalau disatukan jadi huru hara," tulis @Gintingkartinigintin Ginting.
Baca juga : Cara Strategis Anak Tuhan Bisa Berkontribusi Dalam Politik
Sementara itu, dari pihak yang kontra beralasan, salah satunya adalah karena berpolitik itu hak asasi semua orang termasuk pendeta.
"Mau berpolitik atau gak ya terserah mereka.... Itu hak asasi....Memangnya kenapa kalo pendeta2 itu berpolitik? Umat kan juga gak harus nurut pilihan mereka.... Mereka juga gak bisa memaksakan kehendak..." posting Hendro Wibowo
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Persekutuan Gereja-gereja Pentakosta Indonesia (PGPI) telah memutuskan bahwa semua pendeta yang gereja-gerejanya di bawah PGPI tidak boleh berpolitik praktis. Keputusan ini disepakati dan ditetapkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akbar PGPI 2017 yang digelar 7-9 November 2017 di GBI Mawar Saron, Jakarta Utara.
PGPI menaungi 82 sinode gereja beraliran Pentakosta yang ada di Indonesia. Adapun yang menjadi Ketua Umum organisasi ini adalah Pendeta Dr. Jacob Nahuway, M.A.
Baca juga: Esther Silalahi, Ibu yang Setia Rawat Dua Anaknya yang Derita Penyakit Mematikan