Kalangan Sendiri
-
Share:
Interpelasi Jokowi, DPR Galang Dukungan
Theresia Karo Karo Official Writer
4274
Dampak kenaikan Bahan Bakar Minyak masih terus berlanjut hingga saat ini. Kali ini sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat terlihat mengajukan hak interpelasi terhadap Presiden Joko Widodo. Hak interpelasi merupakan hak bertanya kepada pemerintah.
Hak ini dapat digunakan dengan syarat, bahwa setidaknya diusulkan oleh 25 anggota Dewan yang berasal dari minimal dua fraksi. Baru kemudian dapat diajukan kepada pimpinan Dewan untuk kemudian dibawa ke Sidang Paripurna.
Seperti kita ketahui bahwa rencana interpelasi ini kebanyakan digalang oleh partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih. Koalisi Prabowo ini menilai bahwa kenaikan BBM sebesar Rp 2.000/liter tidak tepat dan sulit diterima akal sehat, karena harga minyak di pasar internasional turun.
Anggota DPR RI, Benny K Harman menyatakan agar penggunaan hak interpelasi tidak diartikan sebagai upaya menjatuhkan presiden. “Jangan hak interpelasi ini dipersepsikan sebagai upaya untuk menjatuhkan presiden di tengah jalan, bukan. Hak interpelasi itu hanya hak dewan minta penjelasan presiden,” jelasnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (24/11).
Menurutnya, hal ini turut berperan serta dalam menjalankan fungsi pengawasan DPR terhadap jalannya pemerintahan. Pemerintah wajib menjelaskan alasan dibalik kenaikan BBM.
Menanggapi hal ini, Jokowi enggan mengomentari mengenai rencana penggunaan hak interpelasi DPR. “Aah, berapa puluh kali kita menaikkan harga BBM, apa pernah yang namanya interpelasi itu?” ujarnya saat ditemui di halaman Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, kemarin (24/11). Mendapat pertanyaan balik, wartawan pun terdiam menghadapi pernyataan Jokowi tersebut.
Hal yang berbeda ditunjukkan oleh partai yang bergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat. Politisi PDI Perjuangan Tubagus Hasanuddin mengungkapkan bahwa KIH dipastikan tidak akan turut serta dalam pengajuan hak interpelasi terhadap Jokowi.
Sumber : Antaranews/Tempo.co by tk
Hak ini dapat digunakan dengan syarat, bahwa setidaknya diusulkan oleh 25 anggota Dewan yang berasal dari minimal dua fraksi. Baru kemudian dapat diajukan kepada pimpinan Dewan untuk kemudian dibawa ke Sidang Paripurna.
Seperti kita ketahui bahwa rencana interpelasi ini kebanyakan digalang oleh partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih. Koalisi Prabowo ini menilai bahwa kenaikan BBM sebesar Rp 2.000/liter tidak tepat dan sulit diterima akal sehat, karena harga minyak di pasar internasional turun.
Anggota DPR RI, Benny K Harman menyatakan agar penggunaan hak interpelasi tidak diartikan sebagai upaya menjatuhkan presiden. “Jangan hak interpelasi ini dipersepsikan sebagai upaya untuk menjatuhkan presiden di tengah jalan, bukan. Hak interpelasi itu hanya hak dewan minta penjelasan presiden,” jelasnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (24/11).
Menurutnya, hal ini turut berperan serta dalam menjalankan fungsi pengawasan DPR terhadap jalannya pemerintahan. Pemerintah wajib menjelaskan alasan dibalik kenaikan BBM.
Menanggapi hal ini, Jokowi enggan mengomentari mengenai rencana penggunaan hak interpelasi DPR. “Aah, berapa puluh kali kita menaikkan harga BBM, apa pernah yang namanya interpelasi itu?” ujarnya saat ditemui di halaman Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, kemarin (24/11). Mendapat pertanyaan balik, wartawan pun terdiam menghadapi pernyataan Jokowi tersebut.
Hal yang berbeda ditunjukkan oleh partai yang bergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat. Politisi PDI Perjuangan Tubagus Hasanuddin mengungkapkan bahwa KIH dipastikan tidak akan turut serta dalam pengajuan hak interpelasi terhadap Jokowi.
Halaman :
1
Hot Topics
Related Articles
