Pengakuan Menteri ESDM Jero Wcik yang mengatakan bahwa dirinya baru dilaporkan soal kenaikan harga elpiji setelah Pertamina memberlakukan kenaikan harga mengindikasikan koordinasi di dalam kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidaklah berjalan dengan baik.
“....adanya pendapat bahwa SBY tidak dilapori soal kenaikan harga elpiji, jelas membuktikan ke publik bahwa koordinasi antar sesama menteri tidak berjalan harmonis. Ini akan menjadi tanda tanya besar bagi publik," demikian ucap Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), Sofyano Zakaria, di Jakarta, Minggu (5/1).
Lebih lanjut Soyfyano menyatakan Pertamina menaikkan harga elpiji justru setelah mendapat persetujuan pemerintah dalam rapat umum pemegang saham yang dilakukan oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan. Apabila ada pihak yang menyatakan Presiden SBY tak dilapori atas hasil rapat umum pemegang saham, hal itu adalah masalah internal dalam kabinet.
"Dan ini adalah tanggung jawab Menteri BUMN itu sendiri dan sangatlah tidak bijak jika akan dilemparkan ke Pertamina. Dan terlebih sangat tidak bijak jika dilempar ke publik bahwa Presiden tidak dilapori oleh Menteri BUMN karena kewenangan melaporkan itu sudah jelas tersurat dalam Permen ESDM 26/2009," tukasnya.
Pemerintah boleh saja berkilah bahwa tidak benar kabinet tidak kompak, tetapi rakyat bisa menilai sejauh mana kerjasama di antara para menteri yang berasal dari profesional dan partai-partai yang berbeda-beda ini.
Baca juga :
Mempersiapkan Liburan Tahun Baru yang Tak Terlupakan
Tuhan Memulihkan Rumah Tangga Kami
Kaleidoskop 2013 : 12 Aksi Nyata Jokowi-Ahok Benahi Jakarta (1)
Sumber : merdeka.com / budhianto marpaung