7 Poin Tanggapan Prabowo Subianto Soal Demo Indonesia yang Dimulai Sejak 25 Agustus

Seiring demonstrasi yang dimulai sejak 25 Agustus 2025 merambah ke berbagai kota di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto, bersama para ketua umum partai politik, menyampaikan tanggapan resmi di Istana Negara pada Minggu, 31 Agustus 2025.

Dalam pernyataannya, Presiden menegaskan bahwa pemerintah mendengarkan aspirasi rakyat, sekaligus menekankan pentingnya menjaga ketertiban serta persatuan.

Pernyataan ini menjadi upaya pemerintah untuk meredakan ketegangan sekaligus memberikan arah kebijakan dalam menghadapi gelombang protes.

Berikut adalah 7 poin utama tanggapan Prabowo Subianto

1. Mencabut Tunjangan DPR dan Moratorium Kunjungan Luar Negeri

Dalam pidato tersebut, Prabowo menegaskan bahwa DPR setuju untuk mencabut kebijakan tunjangan tambahan. Selain itu, untuk sementara waktu diberlakukan moratorium atau penghentian sementara kunjungan luar negeri bagi pejabat negara.

Langkah ini diambil sebagai respon atas aspirasi masyarakat yang terus dikumandangkan dalam rangkaian demo beberapa hari terakhir.

"Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja keluar negeri," ucapnya.

2. Pemerintah Menjamin Mendengar Aspirasi Rakyat

Prabowo menegaskan bahwa negara tetap menghargai dan membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat serta aspirasi yang tulus. Kebebasan ini dijamin oleh undang-undang maupun konvensi internasional.

"Kami menghormati kebebasan berpendapat seperti diatur dalam United Nations International Covenant on Civil and Political Rights Pasal 19 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998," tambahnya.

3. Perusakan Fasilitas Umum Sama dengan Menghamburkan Uang Rakyat

Prabowo mempersilakan masyarakat menyampaikan aspirasi secara damai dan menegaskan pemerintah akan mendengarkan serta menindaklanjutinya. Ia mengajak rakyat tetap tenang, menjaga persatuan, dan tidak mudah diadu domba.

Prabowo juga mengingatkan agar aspirasi disampaikan tanpa kekerasan maupun perusakan fasilitas umum, karena hal itu hanya merugikan rakyat sendiri.

"Sampaikan aspirasi dengan baik dan damai, tanpa merusak, tanpa kekerasan, tanpa penjarahan, tanpa kerusuhan, tanpa perbuatan yang merugikan fasilitas umum. Kalau merusak fasilitas umum itu artinya merusak dan menghamburkan uang rakyat," ucapnya dalam pidatonya.

4. Anggota DPR yang Membuat Pernyataan Keliru Akan Dicopot

Anggota DPR yang bersikap keliru akan dicopot dari jabatannya. Presiden menekankan pentingnya kepekaan dan keberpihakan pada rakyat, sekaligus mengingatkan seluruh anggota partai untuk menjaga sikap agar tidak mengecewakan masyarakat.

"Dalam rangka menyikapi apa yang menjadi aspirasi murni dari masyarakat, saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025 Yang pertama, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru," ujar Prabowo.

5. DPR Diminta Mengundang Tokoh Masyarakat dan Mahasiswa untuk Dialog

Pimpinan DPR diminta membuka pintu dialog dengan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat dan mahasiswa, agar aspirasi bisa diterima langsung.

"Saya juga akan meminta pimpinan DPR untuk langsung mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh mahasiswa, tokoh-tokoh dari kelompok yang ingin menyampaikan aspirasinya agar bisa diterima dengan baik dan langsung berdialog," ucap Prabowo.

Presiden juga menginstruksikan kementerian dan lembaga untuk mendengarkan masukan maupun koreksi rakyat, dengan janji bahwa suara murni dari masyarakat akan ditindaklanjuti.

"Kepada pemerintah, saya juga sampaikan agar semua kementerian/lembaga menerima masukan-masukan, koreksi-koreksi secara langsung," pungkas Prabowo.

6. Himbauan Agar Tidak Melakukan Penjarahan

Pemerintah menegaskan tetap menghormati aspirasi murni masyarakat yang disampaikan secara damai. Kebebasan berpendapat, yang diatur dalam hukum nasional maupun konvensi internasional, dijunjung tinggi.

Namun, jika aksi berubah menjadi anarkis, merusak fasilitas umum, menimbulkan korban, atau berujung pada penjarahan, maka hal itu dianggap pelanggaran hukum dan negara wajib bertindak melindungi rakyat.

Aparat keamanan pun diminta menjaga ketertiban serta fasilitas publik yang dibangun dari uang rakyat.

"Penyampaian aspirasi dapat dilakukan secara damai, jika dalam pelaksanaannya ada aktivitas anarkis, merusak fasilitas umum, sampai adanya korban jiwa; mengancam dan menjarah rumah-rumah dan instansi-instansi publik, maupun rumah-rumah pribadi, hal itu merupakan pelanggaran hukum dan negara wajib hadir dan melindungi rakyatnya," tegas Prabowo.

7. Demo yang Mengarah ke Makar dan Terorisme Akan Ditindak

Menurut Prabowo, situasi ricuh belakangan ini sudah menunjukkan gejala yang mengarah pada makar dan terorisme. Ia menegaskan bahwa aspirasi damai tetap harus dihormati, tetapi aksi anarkis, perusakan, dan penjarahan merupakan pelanggaran hukum.

Karena itu, ia memerintahkan Polri dan TNI untuk mengambil tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku, terutama terhadap pelaku yang merusak fasilitas umum maupun mengganggu sentra ekonomi.

Pernyataan ini mencerminkan sikap pemerintah yang berusaha menyeimbangkan antara mendengarkan aspirasi rakyat dengan menjaga stabilitas negara.

Sebagai orang percaya, kita yakin Tuhan menghendaki kedamaian, bukan kekacauan. Seperti tertulis dalam Roma 12:18, “Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang!”

Harapan kita, pemerintah, DPR, dan masyarakat dapat bersama-sama menempuh jalan damai, bukan hanya untuk meredakan gejolak saat ini, tetapi juga untuk membangun Indonesia yang lebih adil dan sejahtera.

Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa menuntun bangsa ini agar tetap bersatu dan kuat dalam menghadapi setiap tantangan.

Sumber : Jawaban.com

Halaman :

1

1. Jumat Agung
2. Paskah 2026
3. Tema Paskah 2026
4. Devotional Jawaban
5. Siapa Yesus

Related Articles