Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) mengungkapkan bahwa neoliberalisasi ekonomi pendidikan yang semakin masif berdampak signifikan terhadap Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTN BH) dan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU).
Kebijakan ini telah menyebabkan privatisasi dan orientasi profit di sektor pendidikan tinggi, yang berujung pada peningkatan Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Menurut Prof. Yafet Yosafet Wilben Rissy dari Komisi Pendidikan PGI, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI di Gedung Nusantara I, Jakarta, pada Rabu (22/5/2024), orientasi profit yang kental ini menyebabkan PTN beroperasi seperti perusahaan dengan produksi massal yang mengabaikan kualitas. Akibatnya, biaya kuliah dan biaya lainnya meningkat drastis.
Dampak Neoliberalisasi pada PTN dan PTS
Prof. Yafet, yang juga Wakil Rektor Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), menambahkan bahwa kebijakan penerimaan mahasiswa tanpa batas oleh Universitas Terbuka menimbulkan masalah baru dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban publik.
Selain itu, kondisi ini berdampak negatif pada Perguruan Tinggi Swasta (PTS), dengan penerimaan mahasiswa baru yang menurun drastis, mengancam keberlangsungan banyak PTS yang selama ini berperan aktif dalam meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi.
Pada tahun 2022, APK Pendidikan Tinggi tercatat sebesar 39,73%, dengan PTN menyumbang 25% dan PTS 75%. Data ini menunjukkan pentingnya peran PTS dalam mencerdaskan bangsa, sementara PTN sebaiknya fokus pada peningkatan kualitas dan penelitian.
Rekomendasi PGI untuk Kebijakan Pendidikan
PGI mengajukan beberapa usulan kepada Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI. Beberapa rekomendasi tersebut antara lain:
Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan
Baca halaman selanjutnya →
Sumber : PGI