Presiden Joko Widodo dan tokoh-tokoh
lintas agama mengadakan pertemuan mendadak pada Kamis, 26 September 2019 kemarin.
Tokoh lintas agama ini mendatangi Presiden
untuk menyampaikan aspirasi terkait unjuk rasa yang melibatkan mahasiswa di beberapa
kota besar di Indonesia yang terkait dengan kontroversi RKUHP. Selain itu
mereka juga menyampaikan pendapat terkait isu-isu lain seperti penanganan kebakaran hutan dan lahan, permasalahan Papua dan UU KPK yang belum menemukan solusi.
Pertemuan yang digelar di Istana Merdeka
ini dihadiri oleh Ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Mgr Igantius Suharyo,
Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Pdt Dr Henriette Tabita
Lebang, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Helmy Faishal
Zainy, Ketua PP Muhammadiyah Agus Taufiqurrahman. Turut hadir, Ketua Umum
Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi) Arief Harsono, Ketua Umum Majelis
Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin) Ws Budi Santoso Tanuwibowo, Ketua
Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya. Pertemuan juga dihadiri Kepala Staf Presiden Moeldoko.
Dari pertemuan tersebut dihasilkan beberapa pembahasan diantaranya:
1. Pembahasan soal unjuk rasa mahasiswa beberapa hari belakangan ini.
Para tokoh lintas agama mengapresiasi
tindakan unjuk rasa yang dilakukan para pelajar di berbagai daerah belakangan ini.
Tapi mereka berharap supaya aksi ini tidak ditunggangi oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk mencapai tujuannya.
“Kami juga berharap agar gerakan mahasiswa
ini betul-betul dapat dihindarkan dari adanya kelompok-kelompok kepentingan tertentu yang ingin menunggangi agenda-agenda tersebut,” kata Sekjen PBNU Helmy Faishal.
2. Penyelesaian kebakaran hutan di Riau dan Kalimantan.
Presiden Jokowi memaparkan langkah-langkah
nyata dalam mengatasi masalah menahun tersebut. Dia menyampaikan bahwa salah
satu langkah yang patut diambil adalah dengan menyiapkan safe house, memberikan masker bagi korban, serta berupaya untuk memadamkan api di titik-titik kebakaran hutan.
3. Mengedepankan dialog dalam menghadapi setiap masalah.
Tokoh agama memberikan masukan kepada
Presiden Jokowi untuk mengedepankan dialog dalam menyelesaikan berbagai persoalan di tanah air.
“Yang kami garis bawahi tadi adalah pentingnya dialog yang ditempatkan dalam bingkai NKRI. Kepentingan bangsa yang perlu kita utamakan. Sehingga kalau kepentingan bangsa itu menguasai hati kita maka cara-cara kita mengemukan pendapat juga akan mementingkan kepentingan bangsa. Itu yang kami sampaikan,” kata Ketua PGI Henriette Lebang, seperti dikutip Detik.com.
Baca Juga:
Mulai dari Pasal Penghinaan Presiden Sampai Aborsi, 2 Dari 4 RKUHP Baru Malah Diprotes…
Rusuh Wamena Paksa Persekutuan Gereja Papua Beri Himbauan dan Pengawalan Rumah Ibadah
4. Persoalan Papua harus disikapi dengan upaya peningkatan di berbagai aspek.
Tokoh agama sepakat untuk terus
meningkatkan dialog bersama masyarakat Papua. Sementara pemerintah diharap bisa
menyelesaikan persoalan kesenjangan sosial yang dialami masyarakat Papua dengan
cara melakukan peningkatan terhadap ekonomi, pendidikan dan sumber daya manusianya.
5. Pembahasan terkait RKUHP dan UU KPK yang diprotes warga.
Ketua PGI Romo Suharyo mengungkapkan
bahwa para tokoh agama telah menyampaikan pentingnya diskusi untuk menyelesaikan masalah negara. Salah satunya diskusi terkait RKUHP dan UU KPK.
Melihat kontroversi RKUHP dan UU
KPK yang dianggap timpang sebelah, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pada
dasarnya orang-orang yang menyusun KUHP adalah para profesor yang berasal dari berbagai
macam perguruan tinggi di Indonesia. KUHP itu bahkan sudah digunakan selama 56
tahun. Karena itu Jokowi menegaskan jika negara akan tetap menggunakan UU yang disusun oleh negara kesatuan RI.
“Tetapi Pak Jokowi sebagai presiden
berprinsip masukan dari masyarakat, masukan dari lembaga manapun akan
didengarkan. Dan akan didiskusikan sampai waktunya nanti akan disahkan,” kata Romo
Ignatius Suharyo.
Dengan pertemuan ini diharapkan
supaya masalah-masalah yang menimpa Indonesia segera teratasi. Tentu saja
dengan kerja sama antara pemuka agama dan pemerintah akan lebih meringankan
persoalan bangsa.