Silahkan login terlebih dahulu sebelum
memasukkan pertanyaan Anda.

Register Login

Lori Mora

Official Writer
265


Pada bulan Mei lalu, kita dihebohkan dengan isu protes wisata halal di Labuan Bajo. Protes ini sendiri dilayangkan oleh pemerintah setempat yang meminta pemerintah pusat untuk mencabut penerapan wisata halal di daerahnya.

Meski jadi polemik, pemerintah pusat tampaknya masih berusaha untuk meyakinkan masyarakat di daerah wisata prioritas untuk selalu menerapkan aturan wisata halal ini.

Sayangnya, masyarakat kembali memprotes penerapan wisata halal di Danau Toba, Sumatera Utara. Dalam satu aksi, masyarakat beramai-ramai melayangkan aksi penandatanganan penolakan wisata halal. Aksi ini bahkan ramai beredar di foto dan video warga di Tiga Raja, Kabupaten Simalungun.

Menurut Anggota DPR terpilih dari Dapil Sumut II, Sihar Sitorus, wisata halal Danau Toba yang disampaikan Gubernur Rahmayadi tidak menghargai budaya masyarakat setempat, terutama kebiasaan beternak dan mengkonsumsi babi.

Senada dengan protes yang dilontarkan Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi, Sihar menyampaikan bahwa wisata halal ini hanya akan menjadi dikotomi atau pemisahan dalam masyarakat dan bertentangan dengan nilai Bhineka Tunggal Ika.

“Wisata halal yang dicanangkan oleh pemerintah menciptakan pemisahan antarumat beragama bahkan suku bangsa. Bukankah Indonesia terdiri dari berbagai macam suku dan agama namun tetap satu di dalam Indonesia sebagaimana konsep Bhineka Tunggal Ika yang ditetapkan oleh para pendahulu negeri ini. Jika hal ini diterapkan tentu akan menciptakan diskriminasi antar satu kelompok dengan kelompok yang lain,” kata Sihar, seperti dikutip Tribunnews.com, Sabtu (31/8).

Seperti diketahui, wisata halal di kawan Danau Toba pertama kali disampaikan oleh Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi. Tapi banyak yang menolak wacana tersebut karena hanya akan merusak kearifan lokal masyarakat setempat.

Menanggapi protes ini, Gubernur Edy menyampaikan kalau masyarakat salah menilai soal wisata halal ini. Dia menegaskan bahwa penerapan wisata halal sama sekali tidak akan menghilangkan budaya maupun kearifan lokal setempat.

“Ada pihak yang salah menafsirkan, kemudian mendramatisir wisata halal, dan akhirnya menyalahkan. Ini yang menjadi masalah. Masyarakat menjadi salah menanggapinya,” kata Edy.

Baca Juga : Berang Wilayahnya Dijadikan Wisata Halal, Gubernur NTT Ancam Usir Pihak Pendatang

Dia mengatakan bahwa wisata bukan soal agama yang dianut masyarakat setempat. Tapi bagaimana daerah wisata perlu mempertimbangkan kebutuhan wisatawan yang datang.

“Kita tidak memandang apapun itu agamanya. Tetapi kalau ada orang Islam datang ke tempat itu, contoh di Bali, ada makanan di situ, rumah makan halal. Di Thailand yang mayoritas beragama Buddha, tapi di situ ada rumah makan halal,” ucapnya.

Adapun wacana hadirnya wisata halal di Danau Toba ke depan menyusul rencana Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Danau Toba sebagai Bali kedua Indonesia.

Kelayakan ini muncul dari potensi yang dimiliki daerah wisata ini, seperti kaya akan atraksi budaya, alam, flora dan fauna. Karena itulah dirasa penting untuk memperhatikan kenyamanan wisatawan yang datang. Seperti adanya restoran, tempat makan halal, toilet umum dan tempat ibadah.

Anggota DPD RI Sumut Parlindungan Purba menyampaikan bahwa konsep wisata halal yang akan diterapkan di Danau Toba hanyalah cara untuk mempersiapkan daerah tersebut menanggapi kebutuhan wisatawan.

“Jadi intinya adalah kenyamanan. Kita harus buat wisatawan nyaman berkunjung ke Danau Toba, agar semakin banyak wisatawan yang datang dan berlama-lama di Danau Toba. Karena itu fasilitas yang dibutuhkan para turis harus tersedia,” ungkapnya.

Jadi, untuk memajukan pariwisata Danau Toba dibutuhkan dukungan dari berbagai belah pihak, termasuk masyarakat. “Tanpa dukungan masyarakat, upaya dan program pemerintah untuk menjadikan Danau Toba menjadi destinasi wisata kelas dunia akan sulit terwujud,” tegasnya.

Sampai saat ini, polemik wisata halal ini masih belum menemukan jalan terang. Di satu sisi masyarakat merasa terancam jika label wisata halal akan membatasi kebiasaan alami masyarakat selama ini. Namun di sisi lain, pemerintah menegaskan jika konsep ini tidak mengurangi sedikitpun kearifan lokal masyarakat yang selama ini sudah ada.

Jadi, kita berharap pemerintah pusat bisa kembali memikirkan solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan ini. Sehingga semua pihak sama-sama diuntungkan.

Sumber : berbagai sumber | Jawaban.com

Share this article :

Setiap Persoalan selalu ada Harapan dan Jawaban. Hubungi kami sekarang !

Dimas Diang 16 September 2019 - 13:44:33

Bagian excelnyang berisi alamat suatu sel

0 Answer

Armin Maulana 15 September 2019 - 18:57:54

Sebuah kapasitor keping sejajar diudara mempunyai .. more..

0 Answer

marsel sihombing 14 September 2019 - 20:37:08

perkataan kotor

0 Answer


Merry Sine 28 August 2019 - 14:42:33
Salom sahabat.. peekenalkan saya merry

The Kicker Ellex 26 August 2019 - 18:40:31
Salam sejahtera para sahabat... Perkenalkan, nama ... more..

Suhidi Yosua 2 August 2019 - 00:01:16
Shalom, Nama saya Suhidi Yosua, 30thn. Saya butuh ... more..

andrew 1 August 2019 - 02:12:17
saya Andrew 21thn saya mau meminta suport dan duku... more..

Banner Mitra September week 3


7271

Banner Mitra September week 3