Setelah kerusuhan yang terjadi di Manokwari pada Senin (26/8)
lalu, masalah rasisme yang menimpa mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur berbuntut panjang.
Pada Kamis, 29 Agustus 2019 kemarin, ratusan massa turun ke
jalan di kota Jayapura dan melakukan pengrusakan berbagai gedung dan fasilitas umum.
Seperti membakar kantor Majelis Rakyat Papua, kantor Telkom, Kantor Pos dan SPBU yang berada di sejajaran kantor BTN di Jalan Koti, Jayapura.
Mengejutkannya, sejumlah massa dalam kerusuhan ini turut
mengibarkan bendera bintang kejora kelompok saparatis. Hal inipun mengundang perhatian dari berbagai pihak, khususnya pemerintah pusat.
Melalui Menteri Polhukam Wiranto, pemerintah menyampaikan supaya
seluruh masyarakat Papua menaati Undang-Undang (UU). Pengibaran bendera binatang kejora tersebut mau tidak mau akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.
Pemerintah menyampaikan sikap tersebut dengan tegas untuk
mengingatkan masyarakat bahwa bendera tersebut adalah bentuk perlawanan terhadap pemerintah, dimana sejumlah kelompok menginginkan Papua merdeka.
Senada dengan itu pihak gereja dan presiden Jokowi pun angkat bicara. Berikut beberapa poin yang mereka sampaikan terkait kerusuhan Papua.
Sebagaimana halnya disampaikan oleh Ketua Sinode Gereja Kingmi,
Benny Giay bahwa pihaknya menghimbau masyarakat Papua untuk melakukan unjuk rasa dengan tertib dan menghindari pengibaran bendera bintang kejora.
“Kami sudang menghimbau, kami harap tidak mengibarkan bendera
bintang kejora lagi, tidak bakar bendera lagi yang Merah Putih, tidak boleh bawa alat tajam, tidak boleh anarkis,” kata Benny.
Dia menilai aksi unjuk rasa ini adalah puncak dari kemarahan warga Papua atas perlakuan rasis yang mereka terima. Meski begitu dia tetap menghimbau supaya semua pihak menyuarakan perlawanan terhadap rasisme dengan cara damai.
Baca Juga :
Sementara Presiden Jokowi menyampaikan instruksi untuk menenangkan
warga di Jayapura sesuai dengan hukum yang berlaku. Pertama, Jokowi meminta aparat
keamanan untuk segera turun tangan dan menindak tegas pelaku anarkisme dan rasisme.
“Tadi malam saya perintahkan ke Menkolpulhukam bersama Kapolri,
Kepala BIN, dan Panglima TNI, untuk mengambil tindakan tegas terhadap siapapun yang melanggar hukum dan pelaku tindakan anarkis serta rasialis,” katanya.
Kendati begitu Jokowi juga meminta semua warga Papua tetap
tenang dan tidak melakukan tindakan yang menyebabkan kerugian bagi negara. Seperti pengrusakan fasilitas umum, publik dan fasilitas masyarakat setempat.
Dia juga mengaku sudah mengatur agenda pertemuan dengan tokoh
masyarakat dan adat di Papua pada minggu ini. Selain itu, dia juga berjanji akan memantau proses penyelesaian masalah di Papua.
Sementara di sisi lain, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan
Forum Komunikasi Umat Beragama Kota Sorong telah menyampaikan deklarasi damai di Kantor Wali Kota Sorong pada Jumat (30/8) hari ini.
Tokoh lintas agama Sorong menyampaikan bahwa mereka menolak dengan
tegas aksi perpecahan dengan mengatasnamakan suku, agama, dan antar-golongan (SARA).
Sementara Wali Kota Sorong Lambertus Jitmau menghimbau masyarakat untuk menciptakan kondisi yang tenang.
“Kami imbau masyarakat tidak menanggapi informasi hoaks yang terjadi di Papua dan Papua Barat,” kata Lambertus, pada Jumat (30/8).
Sampai berita ini diturunkan, kondisi Jayapura sudah kembali kondusif.
Namun untuk tindakan pengibaran bendera bintang kejora, pemerintah berencana untuk
terus mengusutnya sampai tuntas.
Mari berdoa buat Indonesia, supaya masalah Papua gak menyebabkan
perpecahan bangsa yang semakin meluas dan merugikan banyak orang.