Telah Jadi Keputusan Akhir, Pendeta-pendeta Di Bawah PGPI Tidak Boleh Berpolitik!

Persekutuan Gereja-gereja Pentakosta Indonesia (PGPI) telah memutuskan bahwa semua pendeta yang gereja-gerejanya di bawah PGPI tidak boleh berpolitik praktis. Keputusan ini disepakati dan ditetapkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akbar PGPI 2017 yang digelar 7-9 November 2017 di GBI Mawar Saron, Jakarta Utara.

“Kita tidak boleh terlibat dalam politik praktis, tapi kita wajib mempersiapkan kader-kader terbaik yang adalah warga jemaat untuk terjun ke politik sebab kalau orang Kristen tidak ada politikus, lantas siapa (yang memperjuangkan kekristenan, red)?,” kata Bendahara Umum Pengurus Pusat PGPI, Pdt. Jason Balompapuang kepada Jawaban.Com, Kamis (9/11).

(Pdt. Jason Balompapuang / Sumber: Jawaban.Com / Budhianto Marpaung)

Kalau pun ada para gembala atau pendeta di bawah PGPI yang ingin menyatakan dukungan (keberpihakannya) di dalam kegiatan pemilu atau pilkada, orang itu harus meletakan jabatannya.  

“Dan kalau ada gembala yang mau terjun, dia harus tanggalkan jabatannya, pendetanya,” ujar Pdt. Jason.   

Terkait Pilkada Jawa Barat 2018, ia mendapat informasi dari rekan-rekan pengurus di daerah bahwa sudah ada bakal calon yang mendekati.

“tetapi kami sudah jelas sekali menyatakan bahwa keputusan PGPI tidak boleh berpihak kepada salah satu calon,” ucap Ketua PGPI DKI Jakarta tersebut.

Baca juga: Pdt. Jacob Nahuway Ketuk Palu 3 Kali, Rakernas Akbar PGPI 2017 Resmi Ditutup

Meski begitu, PGPI memiliki sebuah acuan dalam memilih setiap pemimpin di setiap level baik nasional hingga ke daerah-daerah. “Menjaga kerukunan beragama, menjaga kebhinekaan dalam bingkai NKRI yang berlandaskan Pancasila. Siapapun dia, apapun agamanya,” pungkas Pdt. Jason Balompapuang.

Sumber : Jawaban.Com

Halaman :

1

1. Tema Natal
2. Pinjol
3. Bahan Khotbah
4. Kuis Alkitab
5. Ayat Alkitab

Related Articles