Nasional / 27 May 2015
-
Share:
Menkopolhukam: OPM itu Orang Papua Membangun
daniel.tanamal Official Writer
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno memplesetkan arti OPM yang seharusnya Organisasi Papua Merdeka menjadi Orang Papua Membangun. Hal itu dikatakannya dalam sebuah Seminar Nasional: ‘Peluang, Tantangan dan Hambatan atas Terbukanya Papua bagi Jurnalis Asing’ , di Wisma Antara, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (26/5/2015).
"Kita akui di Papua masih ada OPM, tetapi Orang Papua Membangun, bukan Organisasi Papua Merdeka. Karena sampai saat ini Papua masih menuju proses pembangunan untuk sejahtera," ujarnya Politisi asal Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ini yang menilai bahwa Bumi Cenderawaih tersebut masih dalam kondisi membangun infrastruktur, moral, dan kesejahteraan.
Tedjo dirinya sebagai menteri dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan selalu mensosialisasikan pembangunan di Papua. Hal itu dilakukan untuk meredam pemberitaan konflik yang ada di kepulauan ujung timur Indonesia tersebut."Akhir 2018, seluruh Papua sudah terhubung dengan jalan. Walaupun masih ada masalah terkait jurnalis, saya ingin sampaikan kerja nyata yang dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi," ungkapnya.
Selain itu Tedjo mengatakan, OPM ini sudah terlihat saat kunjungan Presiden Jokowi ke Papua beberapa waktu lalu, yakni ketika sudah meresmikan berbagai proyek pembangunan di Papua. "Mulai pasar tradisional di Sentani sampai Stadion Asian Games yang akan digelar 2018," imbuhnya.
Seperti diketahui, sebelumnya Pimpinan Organisasi Papua Merdeka (OPM) Enden Wanimbo, menyatakan perang terbuka dengan seluruh masyarakat Indonesia yang bukan orang Papua. Hal itu merupakan bentuk penolakan dari OPM secara resmi, terhadap semua usaha dialog perdamaian yang dilakukan oleh pemerintah guna penyelesaian konflik yang berkepanjangan di tanah cendrawasih tersebut.
Atas tantangan tersebut, pihak dari Mabes TNI tak mau menanggapi. Menurut Kapuspen TNI Mayor Jenderal Fuad Basya mengatakan, jika pernyataan perang terbuka ditanggapi akan menjadi besar. "Nggak usah ditanggapi, kalau ditanggapi kita nanti jadi besar. Dulu ISIS Abu Jandal, sekarang sudah mati. Kalau ditanggapi mereka akan semakin besar, dia tidak akan berbuat apa-apa," kata Fuad saat dihubungi merdeka.com, Senin (25/5).
Semenjak pemerintahan Presiden Joko Widodo, gesekan dengan separatis OPM memang selalu dihindari dan tidak dibesar-besarkan. Bahkan Jokowi nampaknya lebih konsentrasi terhadap pembangunan dan perdamaian bagi Papua itu sendiri.
Hal itu terlihat dengan pemberian grasi kepada lima
narapidana politik pada Sabtu 9 Mei 2015 lalu. Ke-lima narapidana ini dipenjara
karena telah mencuri senjata di gudang senjata Kodim Wamena pada 3 April 2003.
"Ini upaya pemerintah dalam menghapus stigma konflik yang ada di Papua.
Kita ingin ciptakan Papua sebagai tanah yang damai, sebab itulah saya
memberikan grasi sore ini. Ke depan kita akan ajak sama-sama membangun Papua
dengan pendekatan kesejahteraan dan meningkatkan pembangunan. Kita akan bangun
Papua, jadi jangan lagi ada yang panas-panasi,” kata Jokowi.
Halaman :
1
Hot Topics
Related Articles
