Dalam aksinya, massa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ) ini meminta Ahok turun dari jabatannya. Penolakan ini dilakukan dengan melantik Gubernur Masyarakat Jakarta (GMJ) atau gubernur tandingan, Ketua ‘GMJ’ Fachrurozi Ishaq tepat di depan Gedung DPRD DKI Jakarta. Dihadapan ribuan massanya, Fachrurozi Ishaq meminta DPRD menurunkan jabatan Ahok. “Sebagai Gubernur DKI Jakarta, saya minta DPRD menggunakan hak interpelasinya untuk menurunkan Ahok,” ujar Fachrurozi, seperti dikutip dari Kompas.com, Senin (1/12).
Menyikapi tindakan FPI, Ahok tak banyak berkomentar. Ia menganggap aksi tersebut tidak ‘fair’. “Enggak usah dikomentarinlah. Enggak apa-apalah Ngapain tandingan yang enggak fair,” ucapnya.
Ahok menandaskan, tak akan takut dengan aksi FPI sekalipun dengan ribuan massa. Ia memastikan posisinya sebagai Gubernur DKI Jakarta tak akan bisa digoyahkan. Dirinya bahkan menyindir massa FPI yang tak memenuhi kuota seperti yang diungkapkan sebelumnya. Apalagi, pendemo kebanyakan warga dari luar Jakarta. “FPI mau demo 2000 orang? Bukan 5000 orang? Kalau enggak memenuhi kuota, enggak usah demo. Malu-maluin. KTP-nya bukan Jakarta. Nggak usah demolah,” tandasnya.
Untuk diketahui, aksi demo ini dimulai dari markas FPI di Jalan Petamburan, Jakarta Pusat menuju Bundaran HI. Mereka telah bersiap sejak pukul 10.25 WIB pagi tadi. Dengan pengangkatan gubernur tandingan ini, FPI meminta dukungan dari koalisi Merah Putih untuk melengserkan Ahok dari jabatannya.
Sebagai negara hukum, negara benar mengakui keberadaan organisasi masyarakat (ormas) dari beragam latar belakang kelompok, tetapi dengan syarat yang jelas, yakni tetap menaati hukum dan aturan yang berlaku sebagai negara yang dibungkus dalam warna kemajemukan. Namun sayangnya, sejumlah ormas malah masing berkubang dalam sentimen suku, agama dan ras, yang tanpa disadari adalah akar dari perpecahan kesatuan.