Kalangan Sendiri
-
Share:
Ini Alasan Jokowi ‘Tekan’ Subsidi BBM
Theresia Karo Karo Official Writer
7761
Bahan Bakar Minyak bersubsidi mengalami kenaikan sebesar Rp 2.000 per liter. Pemberlakuan harga baru BBM jenis premium Rp 8.500 per liter dan solar Rp 6.500 per liter efektif mulai pukul 00.00 WIB tanggal 18 November 2014. Isu kenaikan ini sudah santer di ungkapkan oleh Presiden Joko Widodo, bahkan sebelum dirinya resmi di lantik. Dirinya sudah pernah menyinggung perihal pengurangan subsidi BBM kepada masyarakat.
Perihal kenaikan BBM ini langsung diumumkan oleh Jokowi dalam pidatonya di Istana Negara, kemarin malam (17/11). Menurut berita yang dilansir dari Liputan6.com, Jokowi menyampaikan bahwa dana subsidi BBM telah menghalangi pembangunan infrastuktur. “Selama ini pemerintah memerlukan anggaran untuk membangun infrastruktur, namun anggaran tidak tersedia karena dihamburkan untuk subsidi BBM,” jelasnya.
Menurutnya pengurangan subsidi BBM akan sangat berperan dalam pembangunan infrastuktur seperti jalan, bandara, dan pelabuhan. Selain itu anggaran yang sebelumnya digunakan untuk mensubsidi BBM dapat dialihkan langsung kepada masyarakat melalui Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu keluarga Sejahtera.
Tentunya pro dan kontra akan mengikuti keputusan ini, meskipun memang anggaran yang dialihkan pada sektor produktif. Mengenai kebijakan ini Jokowi juga pernah menegaskan bahwa dirinya siap bila popularitasnya anjlok.
Menaggapi hal ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla bersikap sama. Saat ditemui dalam pembukaan Seminar Risk and Governance Summit 2014 di Hotel Dharmawangsa, Jakarta (18/11), JK mengungkapkan bahwa kebijakan apapun yang diambil pemerintah pasti disertai risiko.
“Hal itu menunjukkan risiko apa pun akan ditanggung Presiden. Kami siap tak populer dengan kebijakan ini.” JK juga mengungkapkan bahwa langkah ini diambil agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat digunakan secara efisien dan tidak berat di sektor konsumtif.
Sumber : Liputan6/Tempo.co by tk
Perihal kenaikan BBM ini langsung diumumkan oleh Jokowi dalam pidatonya di Istana Negara, kemarin malam (17/11). Menurut berita yang dilansir dari Liputan6.com, Jokowi menyampaikan bahwa dana subsidi BBM telah menghalangi pembangunan infrastuktur. “Selama ini pemerintah memerlukan anggaran untuk membangun infrastruktur, namun anggaran tidak tersedia karena dihamburkan untuk subsidi BBM,” jelasnya.
Menurutnya pengurangan subsidi BBM akan sangat berperan dalam pembangunan infrastuktur seperti jalan, bandara, dan pelabuhan. Selain itu anggaran yang sebelumnya digunakan untuk mensubsidi BBM dapat dialihkan langsung kepada masyarakat melalui Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu keluarga Sejahtera.
Tentunya pro dan kontra akan mengikuti keputusan ini, meskipun memang anggaran yang dialihkan pada sektor produktif. Mengenai kebijakan ini Jokowi juga pernah menegaskan bahwa dirinya siap bila popularitasnya anjlok.
Menaggapi hal ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla bersikap sama. Saat ditemui dalam pembukaan Seminar Risk and Governance Summit 2014 di Hotel Dharmawangsa, Jakarta (18/11), JK mengungkapkan bahwa kebijakan apapun yang diambil pemerintah pasti disertai risiko.
“Hal itu menunjukkan risiko apa pun akan ditanggung Presiden. Kami siap tak populer dengan kebijakan ini.” JK juga mengungkapkan bahwa langkah ini diambil agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat digunakan secara efisien dan tidak berat di sektor konsumtif.
Halaman :
1
Hot Topics
Related Articles
