Kalangan Sendiri
-
Share:
Konflik Papua, Gereja Berharap Peradilan “Bersih”
Theresia Karo Karo Official Writer
5445
Kepala Biro Papua Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Novel Matindas menyampaikan bahwa gereja tidak pernah berpihak separatis dalam setiap konflik Papua. “Gereja tidak mendukung separatisme di (Papua), sebaliknya gereja mendukung adanya keadilan bagi orang Papua. Nah, contohnya ada OPM (Organisasi Papua Merdeka) tidak pernah gereja mendukung itu, akan tetapi apabila ada salah satu anggota OPM terluka dan membutuhkan pertolongan maka gereja akan memberi advokasi,” jelasnya saat ditemui di Gedung PGI, di Jakarta Pusat (22/10).
Menurut Novel, gereja akan memberikan advokasi kepada mereka yang tertindas, misalnya anggota separatis. Sehingga yang bersangkutan akan diadili sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
“Gereja mengharapkan peradilan yang bersih di Indonesia. Dalam artian mereka tidak dianiaya di lapangan dan yang sekarang terjadi adalah mereka sekarang sudah tersiksa terlebih dahulu bahkan ada beberapa yang sudah cacat sebelum menjalani pengadilan”.
Hal ini dikemukakan oleh Novel dalam rangka menyambut Sidang Raya XVI PGI yang akan berlangsung sejak 11 November - 17 November 2014 di Gunung Sitoli, Nias. Sebelumnya, bahasan ini pernah dikemukakan di sidang raya PGI tahun 2009. Konflik yang terjadi di Papua bukan sekedar masalah HAM, melainkan juga masalah ekonomi dan politik yang tidak mendapat tanggapan pemerintah.
Novel juga mengungkapkan harapan PGI kepada media untuk dapat memberitakan tentang Papua secara jelas dan netral, karena banyak informasi yang dirasa salah dan tidak tepat. Mengenai isu separatisme yang sering terdengar, menurut Novel hal ini harus menjadi perhatian pemerintah. Berhubungan dengan lambang bintang kejora yang marak dibicarakan, negara harus dapat membedakan mana yang merupakan simbol kultural dan simbol politik seperti yang tertera dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 77 Tahun 2007.
Berdasarkan penyelidikan Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (Elsaham) dan bidang Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (KPKC) Sinode GKI di Tanah Papua, sepanjang tahun 2014 setidaknya telah terjadi lima konflik. Beberapa diantaranya dilatar belakangi oleh budaya dan agama skala kecil, termasuk konflik bersenjata dalam skala rendah di empat lokasi berbeda di Kabupaten Kepulauan Yapen.
Sumber : Antaranews/Satuharapan.com by tk
Menurut Novel, gereja akan memberikan advokasi kepada mereka yang tertindas, misalnya anggota separatis. Sehingga yang bersangkutan akan diadili sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
“Gereja mengharapkan peradilan yang bersih di Indonesia. Dalam artian mereka tidak dianiaya di lapangan dan yang sekarang terjadi adalah mereka sekarang sudah tersiksa terlebih dahulu bahkan ada beberapa yang sudah cacat sebelum menjalani pengadilan”.
Hal ini dikemukakan oleh Novel dalam rangka menyambut Sidang Raya XVI PGI yang akan berlangsung sejak 11 November - 17 November 2014 di Gunung Sitoli, Nias. Sebelumnya, bahasan ini pernah dikemukakan di sidang raya PGI tahun 2009. Konflik yang terjadi di Papua bukan sekedar masalah HAM, melainkan juga masalah ekonomi dan politik yang tidak mendapat tanggapan pemerintah.
Novel juga mengungkapkan harapan PGI kepada media untuk dapat memberitakan tentang Papua secara jelas dan netral, karena banyak informasi yang dirasa salah dan tidak tepat. Mengenai isu separatisme yang sering terdengar, menurut Novel hal ini harus menjadi perhatian pemerintah. Berhubungan dengan lambang bintang kejora yang marak dibicarakan, negara harus dapat membedakan mana yang merupakan simbol kultural dan simbol politik seperti yang tertera dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 77 Tahun 2007.
Berdasarkan penyelidikan Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (Elsaham) dan bidang Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (KPKC) Sinode GKI di Tanah Papua, sepanjang tahun 2014 setidaknya telah terjadi lima konflik. Beberapa diantaranya dilatar belakangi oleh budaya dan agama skala kecil, termasuk konflik bersenjata dalam skala rendah di empat lokasi berbeda di Kabupaten Kepulauan Yapen.
Halaman :
1
Hot Topics
Related Articles
