Kenapa TNI Pecat Prabowo Tahun 1998?

Nasional / 28 May 2014

Kalangan Sendiri

Kenapa TNI Pecat Prabowo Tahun 1998?

Lois Official Writer
5211

Kasus pemecatan Prabowo Subianto yang menjadi Komando Korps Komando Pasukan Khusus dengan pangkat Letnan Jenderal pada 1998 itu kembali dibuka. Hal ini disarankan oleh Koalisi Melawan Lupa yang meminta TNI membuka isi rekomendasi Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang menganjurkan agar Prabowo dipecat.

"Kita tak mau presiden yang masa lalunya gelap. Ini penting untuk proses kelulusan di Komisi Pemilihan Umum," ujar Ketua Badan Pekerja Setara Institute Hendardi sekaligus mewakili lembaganya yang tergabung dalam Komisi Melawan Lupa. Masyarakat harus mengetahui alasan pemecatan Prabowo, apakah karena kasus hak asasi manusia atau upaya kudeta pemerintahan, jelasnya.

Karena itu Komisi Melawan Lupa ini berupaya terus menguak isi rekomendasi DKP tersebut. Salah satunya bertemu dengan Ketua Umum Pepabri Agum Gumelar, yang diklaim mengetahui isi rekomendasi tersebut. Namun pertemuanpun dibatalkan Agum. "Agum mengaku tak ada salinan atau dokumen DKP yang dibawa ke Pepabri, meski anggota DKP sekarang sudah pensiun dan jadi anggota Pepabri,” ujar Hendardi lagi. Jika Agum tetap tidak bisa ditemui, Koalisi akan menuju Markas Besar TNI di Cilangkap untuk bertemu dengan Panglima TNI Jenderal Moeldoko.

Laurens Bahang Dama

Tim sukses Prabowo-Hatta Rajasa ini menampik kabar pemecatan Prabowo dari TNI karena terlibat kasus HAM, khususnya penculikan 13 aktivis 1998 yang hilang. "Dipecat karena etik, yaitu hadir dalam rapat (dalam upaya kudeta yang digawangi Adnan Buyung Nasution). Bukan dan tak ada kaitan sama sekali dengan HAM," kata Laurens. Menurut Laurens, Prabowo hanya mengetahui penculikan 9 aktivis yang kemudian semuanya dibebaskan dalam keadaan selamat. Ia mengklaim sejak dulu tak ada beban atau dosa HAM pada Prabowo.

Kivlan Zen

Juru debat ini menyatakan tidak akan menyampaikan fakta yang terjadi pada Mei 1998 sekalipun didesak oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Jika dilayani, sama artinya membuka luka lama. "Saya hanya mau membuka jika ada panel nasional dan forum rekonsiliasi bangsa," ujar Kivlan. Padahal, dia mengaku tahu dimana letak pusara para aktivis 1998 tersebut bahkan si pelaku penembakan. Sebelumnya, Kivlan telah menolak panggilan Komnas HAM terkait kasus ini.

 

Baca juga :

Tips Pintar Cari Modal Awal Untuk Usaha

Saya Mengerti Bagaimana Caranya

Suami Istri Nonton Film Porno? Ini Dampaknya

Twitter Akan Rilis Semua Tweet Pada Para Ilmuwan

Sumber : tempo.co by lois ho/jawaban.com
Halaman :
1

Ikuti Kami