Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeaskan bahwa anggaran pendidikan tahun 2013 harus tepat sasaran dan digunakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas. Tidak boleh ada lagi hambatan bagi implementasinya.
”Anggaran pendidikan itu yang terbesar, yang tentu harus digunakan tepat waktu dan tepat sasaran,” kata Presiden membuka sidang kabinet terbatas, Kamis (28/2), di Jakarta.
Sidang tersebut dikhususkan membahas masalah implementasi anggaran pendidikan tahun 2013. Sidang ini dihadiri Wakil Presiden Boediono, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Mensesneg Sudi Silalahi, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Kesra Agung Laksono, dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam.
SBY menyatakan bahwa ada beberapa target yang harus dicapai dalam dua tahun akhir periode pemerintahan, termasuk peningkatan mutu pendidikan dan pembangunan infrastruktur pendidikan di seluruh Indonesia.
Sementara itu, Mendikbud Mohammad Nuh mengakui bahwa implementasi anggaran pendidikan telah tergambat berbagai macam persoalan seperti jumlah peserta didik yang akan mengikuti Ujian Nasional yang hanya 12 juta siswa, sementara anggaran tahun ini telah dialokasikan bagi 14 juta siswa. Selisih tersebut menyebabkah anggaran tidak bisa dicairkan. Kemudian setelah dicek ulang, ternyata memang ada perhitungan ganda atas jumlah siswa yang akan mengikuti UN.
Anggaran yang ditujukan untuk Kemendikbud tahun ini telah mencapat Rp 73 triliun dari Rp 330 triliun anggaran fungsi pendidikan yang dibagi ke tujuh kementerian.
Anggaran yang begitu besar haruslah dimaksimalkan sebaik-baiknya bagi kemajuan pendidikan di Indonesia, agar sumber daya manusia di negara ini juga bisa semakin membaik.
Baca juga artikel lainnya:
Is S/He the One?
FLIGHT: Misteri Sebuah Kecelakaan Pesawat
Jokowi Meeting Bersama Konglomerat Jakarta