Internasional / 22 February 2013
-
Share:
Intoleransi Berkurang Jika Pemerintah Tegakkan Hukum
daniel.tanamal Official Writer
Menyambut konferensi pemimpin agama Muslim-Kristen Asia yang akan bergulir pada 25 Februari hingga 1 Maret di Jakarta ini, Sekretaris Eksekutif KWI, Romo Benny Susetyo mengatakan bahwa masalah hukum di Indonesia masih menjadi hambatan untuk menjembatani pengertian sesama masyarakat terhadap toleransi.
“Situasi kita semakin baik. Masalah intoleransi itu kan yang tertinggi ada di Jawa Barat. Sebenarnya masyarakat kita menginginkan persaudaraan yang utuh. Nah persoalan kita saat ini adalah problem masalah hukum, ketidaktegasan pemerintah dalam menerapkan aturan main, membiarkan kekerasan, itu yang jadi masalah,” katanya di Sekretariat ICIS Jakarta, Selasa (19/2).
Romo Benny melihat bahwa kasus intoleransi akan berkurang jika pemerintah bersikap adil dan berani menegakkan aturan. “Pemerintah kerapkali absen dan kerapkali kompromi terhadap pelaku kekerasan. Karena hilangnya kewibawaan itu. Kalau pemerintah memiliki kewibawaan, tunduk kepada konstitusi dan pemerintah menjalankan itu sebetulnya tidak akan ada masalah,” jelasnya.
Untuk itu dirinya meminta agar masyarakat luas dan juga media ikut bahu membahu mendesak agar hukum ditegakkan. “Karena jika hukum tidak ditegakkan ya negara ini kacau. Maka kita harus menegakkan tata kelola itu bagaimana melaksanakan aturan main. Dan bagaimana hukum itu kedepannya harus menjadi panglima. Kalau hukum tidak menjadi panglima ya seperti ini hasilnya,” pungkasnya.
Selain penegakan hukum, pemerintah bersama-sama dengan pemimpin agama harus mampu untuk menterjemahkan makna toleransi dalam ber-pancasila itu sendiri kepada masyarakat untuk mencegah anasir dari luar yang multi-tafsir terhadap keberagamaan di Indonesia.
Halaman :
1
Hot Topics
Related Articles
