Permasalahan sengketa tanah dan tambang seperti yang terjadi di Ogan Ilir atau Bima beberapa hari yang lalu dinilai akan meluas di berbagai tempat lainnya di Indonesia. Hal terjadi akibat rakyat yang merasa tertindas oleh kebijakan pemerintah berjuang untuk mendapatkan kedaulatannya kembali.
"Rakyat seperti buruh, tani dan semacamnya jika telah terampas kedaulatannya untuk hidup layak oleh praktik kotor pemerintah dan pengusaha maka mereka akan memberontak pada sistem yang tidak adil itu. Konflik tanah dan tambang seperti yang terjadi di Ogan Ilir atau Bima akan terus terjadi di berbagai tempat lainnya di Indonesia. Rakyat berbuat seperti itu semata-mata untuk mendapatkan kedaulatannya kembali," ungkap Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) Agus Jabo Priyono di Jakarta, Senin (30/7) malam.
Dirinya menambahkan bahwa rakyat akan terus berjuang mendapatkan kembali kedaulatannya, meskipun pemerintah menggunakan kekuatan aparat yang massiv untuk meredam perjuangan. Malahan, pengerahan aparat militer, menurutnya, justru akan menambah rasa antipati rakyat pada pemerintahan SBY-Budiono karena bertindak represif dalam menanggapi aspirasi mereka.
"Sudah menjadi semacam takdir bagi pemerintahan SBY untuk merasakan perlawanan dari rakyat di daerah konflik tanah dan tambang. Hal itu karena SBY sendiri memandang tanah sebagai tempat untuk dieksploitasi pengusaha bukan malah dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 33 UUD 45," tambahnya.
Komitmen pemerintah untuk selalu berpihak kepada rakyat tentu harus dipertanyakan ulang. Sudahkah setiap kebijakan menjadi kesejahteraan bagi rakyat? Lebih baik menyelesaikannya dari awal, ketimbang merekonstruksi ulang konflik yang sudah membara menjadi api.