ICW : Pilkada DKI Banjir Money Politics

Ternyata Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta, yang dimulai sejak 27 Juni hingga 5 Juli 2012 lalu, sarat dengan temuan money politics. Hal itu dinyatakan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mengutarakan bahwa setidaknya ada 20 indikasi politik uang.

Modus money politics itu diantaranya menurut Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Abdullah Dahlan adalah pembagian uang secara langsung, pemberian ambulans, pengobatan gratis, pembagian doorprize dan undian, pembagian tunjangan dan asuransi, pembagian paket umrah, mobilisasi RT/RW. “Atau pembagian uang di majelis taklim dan masjid, liburan dan tamasya gratis, bakti sosial dan pengobatan gratis, memanfaatkan nasabah koperasi, gaji untuk RT dan RW, dan politisasi birokrasi," ungkapnya.

Dirinya menambahkan bahwa money politics tersebut dilakukan oleh pasangan Cagub dan Cawagub Nomor urut 1, Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli sebanyak 12 pelanggaran dan nomor urut 6, Alex Noerdin -Nono Sampono sejumlah 7 pelanggaran. Selain itu, pasangan dari jalur perseorangan dengan nomor urut 2 yakni Hendardji Supandji-A. Riza Patria dengan satu pelanggaran.

"Aktor pelaku politik uang tersebut adalah, pasangan calon sendiri, tim sukses dan pejabat RT/RW dan tokoh masyarakat. Besaran politik uang di DKI Jakarta yang kami temukan dari Rp20.000 sampai Rp6 juta. Selain itu bantuan ambulans dan asuransi hingga Rp3 juta,” ujarnya di Jakarta, Selasa (10/7).

Praktek kotor seperti money politics memang sepertinya sudah membudaya dan lumrah terjadi di Indonesia setiap kali berbagai pemilihan umum dilakukan. Selain tidak mendidik, money politics juga mempermainkan suara masyarakat. Hal seperti inilah yang menjadi gerbang kehancuran sistem demokrasi di Indonesia.

 

Sumber : berbagai sumber - niel

Halaman :

1

1. Natal
2. Bahan Khotbah
3. Theresia Fasya
4. Kuis Alkitab
5. Ayat Alkitab

Related Articles