Memang tidak dapat juga dijadikan parameter keseluruhan mengenai kinerja DPR, namun hasil survei Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) yang menyebutkan DPR sebagai lembaga terkorup, cukup dijadikan catatan khusus agar lembaga perwakilan rakyat itu mawas dan berkaca diri.
Menurut anggota DPR dari Fraksi PDIP Dewi Aryani, seharusnya survei tersebut bisa membuat Komisi Pemberantan Korupsi melakukan penyelidikan untuk mengusut korupsi di parlemen. "Namun kalau penegakan hukum tidak tegas, maka selama ini tidak akan berjalan. Kalau sapu tidak berfungsi (presiden, polisi, jaksa, hakim dan KPK) ya mana bisa disapu kotorannya," ujarnya di Cikini, Jakarta, Sabtu (9/6).
Meskipun begitu, dirinya juga mengatakan bahwa tidak semuanya anggota DPR melakukan korupsi. Karena beberapa masih ada yang bersih. "Tidak bisa menafikan bahwa lembaga DPR mempunyai kekuatan untuk melakukan itu karena mereka dipilih rakyat. Tapi lembaga DPR adalah lembaga paling korup harus kita bedah lagi," ucapnya.
Survei dari Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) sebelumnya menempatkan DPR sebagai lembaga paling korup. Hal ini terjadi karena banyaknya kasus korupsi yang melibatkan anggota parlemen. Sebanyak 47 persen responden menilai DPR lembaga paling korup. Di bawah DPR, ada kantor pajak (21,4 persen) dan kepolisian (11,3 persen).
Sulit mengharapkan adanya perubahan didalam masyarakat jika para wakilnya saja sibuk mengurusi kepentingannya sendiri. Indonesia sudah lama tidak mempunyai pemimpin yang negarawan dan dapat dijadikan panutan. Seharusnya inilah yang menjadi pekerjaan rumah terbesar DPR, yaitu bagaimana mewujudkan menjadi pemimpin tersebut.
Sumber : Jaringnews