Presiden SBY Keluarkan Kebijakan Hemat Energi

Dalam pidatonya mengenai gerakan nasional penghematan energi serta peningkatan pendapatan negara dan optimasi anggaran, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengemukakan lima kebijakan dan tindakan yang akan dilakukan pemerintah. Kebijakan ini disampaikan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (29/5).

Dari kelima kebijakan tersebut ada beberapa larangan penggunaan BBM bersubsidi terhadap beberapa kalangan. Pada kebijakan pertama sistem distribusi di setiap SPBU akan dikendalikan. "Langkah ini untuk menjamin bahwa konsumsi BBM khususnya yang bersubsidi dapat dikendalikan secara transparan dan akuntabel, dan penggunaannya pun tepat sasaran. Ingat, BBM bersubsidi hanya bagi mereka yang berhak. Jumlahnya pun harus tepat, sehingga dapat dicegah terjadinya kebocoran dan penyimpangan, yang akan sangat merugikan negara," kata Presiden.

Kebijakan kedua adalah terkait pelarangan BBM bersubsidi untuk kendaraan pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, juga untuk BUMN dan BUMD. menurut Presiden, langkah ini dilakukan dengan cara pemberian stiker khusus bagi kendaraan yang dilarang menggunakan BBM bersubsidi tersebut. Positifnya adalah, para pejabat negara diharapkan dapat memberikan contoh nyata dalam upaya penghematan BBM ini.

Kemudian pelarangan BBM bersubsidi untuk kendaraan perkebunan dan pertambangan, yang pengawasannya akan  dilakukan oleh BPH Migas secara terpadu bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan Pemerintah Daerah. Kebijakan yang ketiga ini juga akan memberlakukan pemberian stiker. Kebijakan keempat adalah konversi BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG) untuk transportasi. Menurut SBY konversi ini, harus menjadi program utama nasional.

Dan yang terakhir adalah penghematan penggunaan listrik dan air di kantor-kantor pemerintah, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD, serta penghematan penerangan jalan-jalan. Semua kebijakan ini mulai diberlakukan pada bulan Juni 2012. Presdien menegaskan bahwa pemerintah akan meningkatkan pengawasan dan menindak tegas setiap penyelewengan penggunaan BBM bersubsidi.

Terlepas dari banyaknya kebijakan pemerintah yang dinilai tidak kompeten dan berjalan, kebijakan penghematan energi ini cukup penting untuk dilaksanakan seluruh golongan, termasuk masyarakat pada umumnya. Pemerintah pun harus menepati janji dengan menindak tegas siapapun yang melakukan pelanggaran penghematan energi ini.

Sumber : kompas.com - dpt

Halaman :

1

1. Natal
2. Bahan Khotbah
3. Theresia Fasya
4. Kuis Alkitab
5. Ayat Alkitab

Related Articles