Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, yakin bahwa targetnya untuk proyek Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) rampung di bulan April 2012 akan tetap terlaksana. Bahkan dirinya mengingatkan janjinya dulu jika proyek ini tidak selesai tepat waktu, maka ia memilih untuk mundur.
“Ya, optimis, target 2012 sudah 63 persen. Dan itu dicapai dalam waktu 2,5 bulan lho. Saya ini kan lelaki, sekali katakan mundur, mundur. Saya bukan banci,” ujar Gamawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (30/1).
Gamawan menambahkan bahwa sisa waktu yang ada akan dipergunakan jajarannya seefektif mungkin untuk merampungkan persiapan yang masih 37 persen. Terutama di kota-kota besar seperti Surabaya, Malang, Jakarta dan Medan. Mengenai keterlambatan pelaksanaan, seperti persoalan alat, harus diteliti penyebabnya. Seperti Bima yang alatnya rusak akibat bencana.
Sebelumnya banyak anggota DPR yang meragukan e-KTP dapat dirampungkan tahun ini. Mestyarini Habie, anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Gerindra, mengatakan bahwa target 197 kabupaten/kota saja masih di bawah 50 persen. Demikian juga dengan target pelaksanaan e-KTP di 300 kabupaten/kota untuk 105 juta warga yang masih di bawah 50 persen sepanjang tahun 2011.
Anggota DPR lain yang menyangsikan proyek ini kelar pada waktunya adalah Abdul Manik, anggota Komisi II dari Fraksi PKB. Masih ada beberapa daerah yang pelaksanaan alatnya belum beres, seperti di Bima yang sampai saat ini program e-KTP belum dilaksanakan sama sekali sementara alat dan pemasangannya terlambat. Di Indramayu pada bulan Oktober 2011 hanya mampu menyelesaukan 38 persen dan ada 12 mesin yang rusak. Sementara Malang yang dianggap sebagai kota besar dengan masyarakat yang lebih dewasa, per Desember hanya mencapai target 13 sampai 14 persen. Jauh dari target dan menyebabkan tingkat kesiapan konsorsium masih dipertanyakan.
Dengan sisa waktu yang ada, Gamawan Fauzi harus ekstra kerja keras menggerakkan jajaran dan pengadaan alat untuk mengejar ketertinggalan yang ada. Berharap proyek ini tidak lagi menjadi proyek gagal yang lagi-lagi menunjukkan ketidaksiapan pemerintah untuk menjalankan program kerjanya. Ditambah lagi proyek besar seperti ini identik dengan anggaran besar yang lagi-lagi dapat menimbulkan pertanyaan kemana saja larinya dana anggaran tersebut.