“Untuk apa buat tim-tim investigasi lagi. Masyarakat di Mesuji sudah menderita. Presiden tidak bisa hanya mengandalkan menerima laporan dari bawahannya. SBY harus turun langsung ke Mesuji.” Pernyataan ini dikeluarkan oleh mantan Asisten Teritorial Kepala Staf TNI AD Mayjen (Purn) Saurip kadi, yang ikut mendampingi korban Mesuji di Jakarta. Reaksi dan respon baik daei pemerintah maupun Komnas HAM dinilai lamban. Saurip menambahkan bahwa kasus Lampung mewakili banyak kasus serupa yang terjadi di Indonesia.
Apa yang dialami warga mesuji memang terhitung luar biasa. Hak-hak politik warga diampas. Warga yang dianggap sebagai perambah lahan tidak mendapatkan kartu Tanda Penduduk (KTP). Puluhan ribu masyarakat di daerah Mesuji tidak memiliki KTP. Setiap kali ingin mengurus KTP, warga tidak bisa mendapatkannya. Padahal KTP sangat penting untuk mengurus berbagai hal dan administrasi kependudukan.
Penghidupan mereka sangat memilukan di negeri yang katanya telah merdeka ini. Hak ekonomi, sosial, dan politik rakyat ibarat raib total. Kini warga hidup dalam rasa takut, tidak manusiawi, dan terancam kehlangan masa depan. Watrga tidak hanya kehilangan rumah dan harta benda karena rumah mereka dibongkar paksa, tetapi juga kehilangan mata pencaharian karena lahan garapan diambil alih. Ribuan warga saat ini tinggal di tenda-tenda pengungsian dan ratusan anak-anak terancam putus sekolah.
Ketua Tim Advokasi lembaga Adat Megoupak Bob Hasan mengungkapkan, sejak perusahaan kelapa sawit menguasai lahan warga, selain rumah warga ibongkar, fasilitas sosial seperti sekolah juga dibongkar. Akibatnya warga kehilangan penghidupan mereka. Berbagai kekerasan oleh oknum aparat dan pasukan pengamanan swakarsa juga terjadi. Banyak warga yang ditangkap dan dijebloskan ke penjara dengan alasan menjadi perambah.
Dengan kondisi mengenaskan seperti ini tak heran banyak yang mengharapkan agar SBY bisa turun ke lapangan dan bertemu langsung dengan warga Mesuji. Apalagi jika benar kondisi ini mewakili banyak kasus serupa yang terjadi di Indonesia, tindakan cepat dan solutif dari pemerintah harus segera dijalankan. Karena tragedi Mesuji tak lagi bisa dikatakan tragedi lokal namun tragedi nasional yang memerlukan pembenahan serius dari pemerintah mengenai hukum agraria di negeri ini.
Sumber : kompas