Marzuki Keliru Usulkan GKI Yasmin Negoisasikan Ulang Putusan MA

Internasional / 4 December 2011

Kalangan Sendiri

Marzuki Keliru Usulkan GKI Yasmin Negoisasikan Ulang Putusan MA

Budhi Marpaung Official Writer
2792

Pernyataan Ketua DPR RI, Marzuki Alie, Selasa (29/11), yang meminta dilakukannya negoisasi ulang dengan jalur musyawarah antara Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dengan GKI Yasmin terkait keputusan Mahkamah Agung yang memenangkan GKI Yasmin mendapat tanggapan dari Hendardi.

Menurut Ketua Harian Setara Institute tersebut, apa yang disampaikan oleh Marzuki merupakan sebuah kekeliruan.

“Pernyataan Marzuki Alie, betapapun itu sah, tapi membahayakan bagi penegakan hukum di negeri ini di masa yang akan datang,” ujarnya di Jakarta, Jumat (1/12).  

Pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Agung dan Rekomendasi Komisi Yudisial (KY), adalah bukti nyata pengingkaran prinsip negara hukum. Kasus GKI Yasmin, tambahnya, adalah penentu apakah Indonesia adalah negara hukum atau negara kekuasaan.  

Hendardi bahkan menyatakan dalam menyelesaikan persoalan GKI Yasmin ini, Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono harus turun tangan. Dalam pandangannya, meskipun walikota memiliki otonomi, namun persoalan keagamaan merupakan domain pemerintah pusat, sehingga presiden dapat mengintervensi. Intervensi yang dimaksud adalah dengan memerintahkan Walikota Bogor, Diani Budiarto mematuhi perintah dan putusan pengadilan. 

Sebelumnya, Marzuki Alie dan sejumlah pimpinan DPR RI menerima kedatangan pihak GKI Yasmin yang ingin mengadu nasibnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (29/11). Di dalam pertemuan itu, kader dari partai Demokrat tersebut mengatakan bahwa banyak sekali keputusan MA yang sudah berkekuatan hukum tetap namun tak bisa dieksekusi di Indonesia.

Oleh sebab itu, ia memberikan solusi yakni agar dilakukan musyawarah dan mufakat yang difasilitasi dimana biasanya cara itu berhasil menyelesaikan konflik.

"Ada komunikasi, musyawarah, dan kesepakatan, akhirnya diselesaikan. Jangan bahwa seolah-olah keputusan pengadilan yang paling adil. Kita tak boleh main keras-kerasan, harus memberi dan menerima," ujar Marzuki.

Indonesia memang adalah negara yang sangat kuat kultur budayanya sehingga apapun permasalahan bisa dibicarakan dengan baik-baik. Namun, sebaiknya kita jangan lupa bahwa negara ini adalah negara hukum. Sebagai orang yang diikat oleh hukum yang berlaku di negeri ini, sudah selayaknya lah kita semua menjunjung tinggi keputusan hukum, apapun hasilnya. Bener bukan?   

Sumber : suarapembaruan, beritasatu, jpnn / bm
Halaman :
1

Ikuti Kami