Masalah di Papua hingga kini belum selesai juga. Namun, yang menyedihkan, ada pihak-pihak yang bukannya meredakan suasana memanas, justru menambah keruwetan dengan menyalahkan pihak lain sebagai penyebab hal itu terjadi.
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin, Rabu (2/11), mengatakan seluruh elemen di negeri ini seharusnya bersatu padu untuk menyudahi persoalan di wilayah timur Nusantara tersebut, bukan malah tercerai berai.
Dalam kesempatan itu juga, ia memberikan masukan kepada pemerintah pusat agar pemegang otoritas di Indonesia itu menata kembali kebijakan pembangunan di Papua, Kalimantan dan daerah lainnya serta meminta investor asing tidak mengabaikan hak-hak rakyat sekitar, khususnya masyarakat adat.
Sementara di tempat yang berbeda, mantan Menteri Pembangunan Desa Tertinggal Lukman Edy menyatakan ada 4 langkah prioritas yang bisa ditempuh pemerintah agar bisa meredakan ketegangan di bumi cendrawasih: 1) Pemerintah pusat maupun daerah segera membangun sekolah-sekolah berasrama milik negara; 2) Pemerintah harus segera membangun infrastruktur jalan semassif mungkin yang mampu menjangkau sampai ke pelosok-pelosok Papua; 3) Pemerintah hendaklah harus lebih fokus dalam urusan penanggulangan kemiskinan; 4) Pemerintah pusat maupun daerah mestinya harus menciptakan dialog yang konstruktif dan solutif secara terus menerus dengan berbagai kelompok di Papua.
“Bola” kini berada di tangan pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah karena merekalah yang secara sah menurut hukum memiliki kekuatan untuk mengatur masyarakat dan mengeluarkan kebijakan yang sifatnya mengikat seluruh pihak yang ada di wilayah kekuasaan mereka.
Berbagai solusi pun telah disampaikan anak-anak negeri, tinggal Presiden SBY dan para pembantunya di pemerintahan untuk menimbang-nimbang, memutuskan dan menjalankan langkah penyelesaian terbaik bagi rakyat Papua. Semoga itulah jalan keluar yang terbaik bagi saudara/i kita disana.
Sumber : berbagai sumber/bm