Jika Menteri Di-reshuffle, Wakilnya Juga Dong

Proses perombakan kabinet yang sedang dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kini menjadi sorotan tajam publik. Hal ini bukan tanpa alasan tentunya. Kinerja para menteri yang buruk dianggap sebagai merosotnya citra pemerintah di mata rakyat. Namun benarkah hanya orang nomor satu di kementerian itu yang harus bertanggung jawab terhadap kegagalan yang dibuat oleh lembaga yang ia pimpin tersebut?

Pengamat politik, Hendardi mengatakan Senin (10/10), Wakil Menteri seharusnya ikut dievaluasi oleh Presiden.

Mantan pimpinan Lembaga Bantuan Hukum tersebut menilai menteri dan wakil menteri seringkali tidak harmonis. Ini, tambahnya, dikarenakan masing-masing pihak berlomba untuk menyuburkan garapan mereka.

"Posisi Wakil Menteri terutama membantu Menteri yang bersangkutan, bukan digunakan sebagai jembatan memperoleh jabatan Menteri dalam waktu singkat, kecuali Menteri berhalangan tetap," ungkap Hendardi.

Hendardi mengingatkan, meski wakil menteri diangkat presiden, dia adalah pembantu menteri dengan tugas lebih spesifik internal dan fungsi administratif kementerian.

"Sekalipun adalah hak untuk memiliki ambisi, namun jika ada wakil menteri menghabiskan waktunya dengan bermanuver politik untuk menggapai ambisinya, maka itu hanya akan menimbulkan kegaduhan politik internal dan kemerosotan kerja kementerian. Ini pada gilirannya merugikan publik," jelas Hendardi.

Menteri dan Wakil Menteri sama-sama adalah sama-sama pimpinan di lembaga dimana kedua bersangkutan berada. Jadi, jika ada kementerian yang buruk, seharusnya keduanya yang diganti. Bukan salah satu pihak. Toh, reshuffle tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja kementerian yang dianggap buruk dan bukan untuk pembagian jatah kekuasaan kepada partai-partai koalisi?

Sumber : Kompas.com/bm

Halaman :

1

1. Natal
2. Bahan Khotbah
3. Theresia Fasya
4. Kuis Alkitab
5. Ayat Alkitab

Related Articles