Rumah Kebohongan Tercipta untuk Aspirasi Rakyat

Rumah ini didirikan dengan ide dari para tokoh lintas agama dan penggiat LSM. Rumah Pengaduan Pembohongan Publik atau dikenal juga dengan Rumah Kebohongan ternyata menarik perhatian wakil rakyat. Substansi rumah kebohongan menjadi sesuatu yang dinilai positif bagi para wakil rakyat ini. Dewan berencana menggunakan fasilitas rumah pengaduan kebohongan untuk menjaring pengaduan masyarakat mengenai kebohongan pemerintah.

Lalu, bagaimana dengan DPR? Bukankah tugas utama mereka adalah untuk menyalurkan aspirasi rakyat, termasuk keluh kesah yang disampaikan? Menjawab hal ini, Ketua Fraksi PKS Musthafa Kamal berkata, “Rumah kebohongan bisa bersinergi dengan DPR. Itu bisa jadi mata, telinga, juga saluran kita mencari aspirasi.”

Selain menjadi saluran dalam menyerap kritik pada pemerintah, rumah kebohongan juga akan digunakan DPR untuk menumpahkan segala persoalan. Agenda, kasus, dan permsalahan di dewan juga akan coba dibuka di rumah kebohongan. “Kita juga dapat membuka masalah di rumah aspirasi itu. Demi keterbukaan bagi masyarakat,” katanya. DPR sama sekali tidak tersinggung ataupun ragu karena adanya rumah kebohongan ini, jelas Musthafa. Dia justru melihat, DPR makin terpacu untuk lebih mendengar aspirasi.

Di tengah krisis kepercayaan terhadap lembaga negara dan penegak hukum, rumah kebohongan itu diharap bisa mengembalikan moralitas penyelenggara negara. Ada harapan yang disampaikan oleh Anggota Komisi II DPR Nasir Djamil yang berkata, “Saya berharap kalangan agamawan mampu menjaga spirit moral yang mereka deklarasikan.” Walau peran rumah kebohongan dinilainya penting, Wakil Ketua Fraksi PAN di DPR Viva Yoga Mauladi berpesan agar para penggagasnya tetap menjauhi ranah politik.

Sambutan positif juga datang dari anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dhani Anwar. Menurutnya, masih lebih baik suara rakyat disatukan dalam bentuk rumah aspirasi, ketimbang rakyat yang bertindak. Dia menghimbau pemerintah untuk mawas diri dan lebih peka terhadap kondisi masyarakat. Dia mengibaratkan rumah kebohongan sebagai tempat berkaca bagi aparatur pemerintah. “Itu adalah bentuk untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat akan kinerja pemerintah. Aspirasi itu harusnya dijemput jangan diabaikan,” tutup anggota DPD asal DKI Jakarta itu.

Saat ini sudah ada 18 Rumah Kebohongan yang berlokasi di kantor ormas dan LSM beserta jaringannya dan diharapkan akan segera berkembang biak lebih banyak lagi. Semoga dengan adanya Rumah Kebohongan ini, suara rakyat dapat lebih didengar dan pemerintah bekerja dengan lebih sungguh-sungguh.

Sumber : republika/lh3

Halaman :

1

1. Natal
2. Bahan Khotbah
3. Theresia Fasya
4. Kuis Alkitab
5. Ayat Alkitab

Related Articles