Peristiwa berdarah yang terjadi Rabu (14/4) kemarin di kawasan Koja, Jakarta Utara membuktikan bahwa diperlukan evaluasi terhadap keberadaan dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Pengamat sosial dan politik dari Universitas Sumatera Utara (USU), Drs M. Ridwan Rangkuti. MA di Medan, Kamis (15/4) menyatakan peristiwa bentrokan yang terjadi kemarin hari bukanlah yang pertama kalinya, tetapi sudah puluhan kali. Oleh karena itu, menurutnya, pemerintah daerah (pemda) diharapkan dapat melihat kembali fungsi Satpol PP yang berjalan selama ini.
Proses rekruitmen yang kurang jelas dan pendidikan khusus dianggap sebagai faktor kurang profesionalnya aparat Pemda. Dalam penilaian Ridwan, calon petugas Satpol PP hanya direkrut berdasarkan postur tubuh dan kemampuan yang bersifat fisik semata seperti memiliki tenaga yang kuat atau ketahanan badan yang prima.
Sementara itu, pasca bentrokan Satpol PP dengan warga yang hendak mempertahankan makam Mbak Priok, sekarang sedang terjadi pertemuan yang diinsiator dan difasilitasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dimana masing-masing pihak yang bersengketa dipertemukan di dalam satu meja untuk mencari jalan keluar terhadap kasus yang sudah lama bergulir ini.
Sumber : sinarharapan