Ujian Nasional Buah Simalakama Dunia Pendidikan

Nasional / 20 April 2009

Kalangan Sendiri

Ujian Nasional Buah Simalakama Dunia Pendidikan

Puji Astuti Official Writer
3805

Ujian Nasional (UN) bagi para siswa Sekolah Menengah Umum (SMU) dan sederajat dimulai pada hari ini, Senin (20/4). Pengawasan ujian kali ini semakin ketat dengan melibatkan para dosen PTN sebagai pengawas independent. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah masih menjadikan Ujian Nasional sebagai penentu bagi kelulusan para siswa.

Melihat anggaran yang tersedot untuk Ujian Nasional ini, menurut Suparman, Koordinator Education Forum, hal ini sesuatu yang mubazir.

"Anggaran negara yang tersedot ke ujian nasional, termasuk untuk pengawasan setiap tahun, sebenarnya mubazir. Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saja menilai bahwa yang penting adalah perbaikan dalam kualitas serta sarana dan prasarana pendidikan dulu untuk semua sekolah tanpa terkecuali, sebelum melaksanakan ujian nasional. Akan tetapi, pemerintah bergeming," demikian ungkapnya di Jakarta pada Sabtu (18/4) seperti yang di kutip oleh Kompas.com.

Pada tahun ajaran 2008/2009 ini, pemerintah mengalokasikan dana sekitar Rp.439 miliar. Dan sekitar 83 miliar rupiah digunakan untuk biaya pemantau dan pengawasan. Sumber daya yang tersedot untuk ujian nasional ini terdiri dari 1 juta pengawas dan sekitar 55.000 pengawas dari perguruan tinggi serta organisasi profesi.

Menurut pendapat Arif Rahman, seorang pengamat pendidikan, dengan model ujian nasional seperti saat ini, malah mengubah sekolah menjadi seperti tempat bimbingan belajar.

" Pelaksanaan ujian nasional itu seharusnya tidak dipaksakan untuk semua sekolah setiap tahun. Yang menonjol selama ini adalah munculnya sistem belajar drilling yang mengubah sekolah jadi tempat bimbingan belajar. Kenyataan ini sebagai dampak, kebijakan UN dipaksakan untuk semua sekolah. Itu harus dikaji serius,"

E Baskoro Poedjinoegroho Direktur SMA Kanisius Jakarta, berpendapat bahwa UN tidak selayaknya dijadikan ukuran mutu pendidikan, terlebih bila tidak dilengkapi evaluasi pendampingan UN bagi tiap sekolah atau satuan pendidikan.

Untuk itu kedepannya, diharapkan pemerintah, lebih khusus Depdiknas bisa melakukan evaluasi dan meningkatkan berbagai bidang dunia pendidikan, sehingga Ujian Nasional tidak lagi menjadi buah simalakama, baik bagi murid maupun pengajar.

Sumber : Kompas/VM
Halaman :
1

Ikuti Kami