Indonesia telah menjadi anggota tidak tetap DK PBB selama dua tahun sejak tahun 2006. Keanggotaan itu akan rampung pada akhir tahun 2008. Indonesia akan digantikan Jepang.
Wakil Menteri Luar Negeri RI Triyono Wibowo mengatakan, selama dua tahun di DK PBB, Indonesia berhasil menampilkan suara kalangan moderat dalam menghadapi isu keamanan internasional.
"Indonesia berhasil memosisikan diri sebagai pembangun konsensus dan memajukan solusi damai untuk menyelesaikan isu keamanan internasional," kata Triyono di sela-sela Lokakarya Nasional Diplomasi Indonesia di PBB dan Isu-isu Terkini di Jakarta.
Wakil Utusan Tetap RI untuk PBB Hasan Kleib mengatakan, ada sejumlah isu keamanan internasional yang masih mengganjal dan belum terselesaikan di DK PBB. Isu Timur Tengah masih menjadi agenda utama.
"Indonesia akan terus mengupayakan solusi dua negara yang hidup berdampingan secara damai. Yang perlu terus didorong sekarang adalah rekonsiliasi di pihak Palestina dan pengembalian semua wilayah yang diduduki Israel," ujarnya.
Sementara itu, Indonesia masih membahas draf resolusi DK PBB soal perompakan di Somalia. Pekan lalu Amerika Serikat mengajukan draf resolusi baru untuk membawa operasi penumpasan perompak dari laut ke darat.
Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Departemen Luar Negeri RI Arif Havas Oegroseno mengatakan, Indonesia tidak setuju membawa operasi dari laut ke darat karena bertentangan dengan hukum laut internasional.
"Memindahkan operasi dari laut ke darat akan menjadi preseden buruk. Kalau mau operasi di darat, lebih baik membuat sendiri operasi penjagaan perdamaian," kata Havas.
Indonesia berkepentingan untuk mencegah penanganan perompakan melalui operasi di darat karena di Selat Malaka pun banyak terjadi perompakan. Jika draf resolusi tersebut disetujui, bukan tidak mungkin perompakan di Selat Malaka juga bisa ditangani lewat operasi di darat.