Masyarakat harus cerdas dan cermat memahami aturan pemilihan umum (pemilu) legislatif, maupun pemilihan presiden mendatang, sehingga pemimpin yang terpilih benar-benar memiliki komitmen kuat untuk rakyat.
Demikian intisari seruan bersama yang dikeluarkan Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (MPH PGI) bersama Presidium Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), dalam rangka pelaksanaan Pemilu 2009, yang diterima SP, Jumat (14/11).
Seruan atau surat gembala bersama tersebut ditandatangani Ketua Umum PGI, Pdt Dr AA Yewangoe dan Pdt Dr Richard M Daulay (Sekretaris Umum), dengan Ketua KWI, Mgr MD Situmorang OMF Cap dan Mgr AM Sutrisnaatmaka MSF (Sekretaris Jenderal).
Menurut PGI dan KWI, pemilu yang berkualitas adalah pemilu yang menghasilkan wakil rakyat dan pejabat pemerintahan yang benar-benar memiliki kehendak yang baik untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Pada hakikatnya, pemilu merupakan sebuah proses kontrak politik dengan mereka yang bakal terpilih. Karena itu, pada momentum pemilu, peluang untuk mewujudkan cita-cita perubahan dan perbaikan dapat diraih dengan memilih orang- orang yang tepat.
Mengontrol
Menyangkut perwujudannya, seperti yang tertulis dalam Alkitab, KWI dan PGI mengimbau seluruh umat Kristiani di Indonesia, untuk memilih pemimpin yang setia, takut akan Tuhan, dan benci pada pengejaran suap. Masyarakat perlu didorong untuk terus mengontrol mekanisme demokrasi pemilu agar aspirasi rakyat benar-benar mendapat tempat.
Dalam upaya menjaga netralitas dan objektivitas pelayanan gerejawi, pimpinan gereja/jemaat, tidak dapat merangkap sebagai pengurus partai politik.
Uskup Banjarmasin, Mgr Piet Boddeng Timang Pr yang ditemui di sela-sela penutupan Sidang Tahunan KWI 2008 di Jakarta, mengatakan KWI tidak memihak pada salah satu partai, tetapi hanya mendorong umatnya memilih sesuai nurani.
Sangat diharapkan pilihan itu tidak asal pilih, tetapi memilih wakil rakyat atau pemimpin yang benar-benar berpihak pada yang lemah dan miskin.