Rokhmin Siap "Buka-bukaan" di Hadapan Dewan

JAWABAN.com - Jakarta - Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan menyambangi mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri di rumah tahanan untuk "buka- bukaan" soal aliran departemen yang dipimpinnya (Departemen Kelautan dan Perikanan). Sebaliknya, Rokhmin sendiri di sela persidangannya, hari ini (30/5), mengaku sama sekali tak berniat mencederai perasaan banyak pihak, termasuk Presiden Yudhoyono atas apa yang terungkap terkait aliran dana DKP. Ia pun mengaku siap membuka semua data dan fakta soal penerima dana DKP.

"Saya belum terima surat undangan BK. Tapi saya siap untuk membuka semua fakta dan data untuk kepentingan bangsa juga. Saya tak ada sama sekali niat untuk korupsi," papar Rokhmin menjawab SH, di sela persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Rabu (30/5).

Ia menambahkan semua data yang tercatat adalah benar adanya. Dan, apa yang kini menjadi polemik di publik soal dana kampanya capres-cawapres, Rokhmin mengaku tak ada unsur kesengajaan yang mencuatkannya. Pemberitaan tersebut adalah efek domino atas apa yang terpapar di persidangan.

Pada kesempatan berbeda, Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR Gayus Lumbuun mengatakan, pihaknya akan mendatangi Rokhmin dan memintanya untuk memberikan keterangan terkait siapa saja anggota Dewan penerima dana DKP. Nantinya, sanksi akan disiapkan oleh BK terhadap penerima dana tersebut. BK juga sudah menerima masukan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) soal anggota DPR penerima dana itu. Pekan ini juga ICW akan menindaklanjutinya dengan laporan yang lebih komplit.

"Kita akan datangi Pak Rokhmin dan meminta yang bersangkutan menjabarkan data-data penerima dana DKP di kalangan Dewan," papar Gayus kepada SH, Rabu (30/5).

Sejauh ini, BK hanya berencana memanggil Rokhmin. BK tidak berencana memanggil capres 2004, Amien Rais. "Tidak, Pak Amien tidak berkaitan dengan dewan karena saat ini beliau sudah bukan anggota dewan lagi. Meski ini satu kasus, tapi beda muaranya," imbuh Gayus.

Ketua MK Jimly Asshiddiqie mengatakan, selain dana DKP, ia mensinyalir adanya dana-dana serupa di departemen lainnya. "Saya menduga, dana nonbujeter mengendap di semua lembaga pemerintah, padahal seharusnya tak ada lagi," katanya. (nat) 

Sumber : leo wisnu/rikando somba - sinarharapan.co.id

Halaman :

1

1. Cahaya Bagi Negeri
2. Tema Paskah 2024
3. Daily Devotional
4. Ayat Alkitab
5. Kisah Nyata

Related Articles