Gus Dur Dicekal Paksa Milisi

JAWABAN.com - Jakarta - Tindakan puluhan anggota sejumlah organisasi Islam yang membubarkan forum Dialog Lintas Etnis dan Agama di Purwakarta, Jawa Barat, Selasa (23/5) yang dihadiri KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) disesalkan.

Aksi ini memperpanjang tindakan serupa yang terjadi sebelumnya. Fenomena ini menunjukkan negara mulai dikendalikan kelompok milisi.
"Saya menyayangkan upaya anak bangsa menyelesaikan masalah dengan cara komunikasi malah dilawan dengan kekerasan. Insiden ini harusnya tak terjadi kalau aparat bersikap tegas," kata Sekretaris Komisi Hubungan Antaragama Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Benny Susetyo kepada SH, Rabu (24/5) pagi. Benny hadir sebagai pembicara dalam pertemuan di Purwakarta tersebut.

Pertemuan itu digagas untuk mengumpulkan kalangan dari berbagi etnis dan agama guna membuat kesepakatan bersama untuk mewujudkan Purwakarta yang damai. Namun sekitar pukul 10.00 WIB, 50 orang yang merupakan gabungan dari Front Pemuda Islam (FPI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Forum Umat Islam (FUI) dan Hizbut Tahrir Indonesia mendemo pertemuan yang dihadiri sekitar 700 orang itu.

Sebanyak 15 orang kemudian masuk ke ruang pertemuan dan menghujat Gus Dur yang duduk sebagai pembicara. Mereka menggangap pertemuan tersebut menyalahi fatwa MUI yang telah melarang segala hal yang berkaitan dengan pluralisme. Mereka mengecam Gus Dur sebagai antek Yahudi dan menghina Al-Quran.

Kelompok serupa selama ini dikenal cukup agresif dalam menindak berbagai kegiatan yang tidak sesuai dengan aspirasi mereka, antara lain pengusiran penyanyi dangdut Inul Daratista terkait RUU Antipornografi dan Pornoaksi, perusakan rumah ibadat, intimidasi terhadap penganut Ahmadiyah, perusakan kafe, dan sebagainya.
"Hukum harusnya tidak bertindak diskriminatif, tapi atas nama keadilan. Jangan sampai negara dipenjara oleh laskar-laskar tersebut," kata Benny.

Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Uli Parulian Sihombing menilai kelompok-kelompok tersebut telah mengambil alih fungsi penegak hukum yang seharusnya sesuai UU dipegang oleh aparat kepolisian.
"Mereka itu milisi. Sipil seolah-olah menjadi penegak hukum. Padahal, dasar apa yang mereka gunakan. Mereka melakukan tindakan ini bukan hanya satu kali, tapi berulang kali," katanya.

Ketidaktegasan pemerintah itu, katanya, telah menjadi bukti pemerintah tidak saja gagal melindungi warganya tetapi juga telah melakukan praktik diskriminasi dalam penegakan hukum. "Hukum hanya untuk masyarakat kecil. Sementara jika milisi yang melakukannya, pemerintah malah membiarkannya," paparnya.

Kapolres Purwakarta, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP), Joko Hartanto yang dihubungi SH melalui telepon selulernya mengatakan, persoalan di Purwakarta tersebut terjadi karena adanya pernyataan Gus Dur yang menyinggung perasaan FPI yang mengatakan FPI datang ke Jakarta karena dibiayai.

"FPI diundang dalam dialog antaragama yang dihadiri Gur Dur tersebut. Jadi persoalannya hanya itu saja," katanya. Sementara itu, telepon selular Ketua FPI Habib Riziq tidak aktif ketika dihubungi wartawan Sinar Harapan.
(joe)

Sumber : Sinar harapan

Halaman :

1

1. Natal
2. Bahan Khotbah
3. Theresia Fasya
4. Kuis Alkitab
5. Ayat Alkitab

Related Articles