-
Share:
Selain Freeport, Ketua DPR Kembali Disorot dalam Intervensi Pertamina
Theresia Karo Karo Official Writer
Belum selesai dengan kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden menyangkut perpanjangan kontrak Freeport yang akan berakhir 2021, nama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto kembali disorot dalam kasus baru.
Politikus Golkar ini disebut melakukan intervensi ke PT Pertamina (Persero). Melansir dari Tempo.co (17/11), saat ini di media sosial beredar kopi surat Setya Novanto yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Pertamina Dwi Soetjipto.
Surat tertanggal 17 Oktober 2015 ini menyatakan bahwa Setya Novanto meminta PT Pertamina membayar biaya penyimpanan bahan bakar minyak pada PT Orbit Terminal Merak (OTM) yang selama ini menjadi mitra Pertamina dalam hal penyimpanan BBM.
Tidak hanya itu, dalam surat yang sama juga disertakan sejumlah lampiran, seperti dokumen notulensi rapat negosiasi awal antara Pertamina dan PT OTM soal penyesuaian kapasitas tangki timbun di PT OTM, surat review kerja sama pemanfaatan terminal BBM Merak, dan lainnya.
Surat ini juga ikut menyinggung nama Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina Hanung Budya yang saat ini di tempati oleh Ahmad Bambang.
“Sesuai dengan pembicaraan terdahulu dan informasi dari Bapak Hanung Budya Direktur Pemasaran dan Niaga, sekiranya kami dapat dibantu mengenai addendum perjanjian jasa penerimaan, penyimpanan, dan penyerahan bahan bakar minyak di terminal bahan bakar minyak antara PT Pertamina (Persero) dengan PT Orbit Terminal Merak yang sudah bapak terima beberapa minggu lalu,” tulis surat tersebut.
Menanggapi hal ini, Vice President Corporate and Communication PT Pertamina Wianda Pusponegoro membenarkan adanya surat atas nama ketua DPR RI Setya Novanto ke Pertamina. “Betul ada surat tersebut. Surat itu kami terima tanggal 19 Oktober 2015,” ujarnya.
Walau begitu, Wianda tidak mengetahui pasti apakah surat tersebut benar berasal dari Setya Novanto atau bukan. Dia juga memastikan bahwa surat ini tidak akan memengaruhi kebijakan Pertamina terhadap PT OTM.
Bertolak belakang dengan pihak Pertamina, Sekretariat Jenderal DPR membantah kebenaran surat tersebut. Surat tersebut dituding palsu, karena tidak sesuai dengan standar resmi penyuratan di DPR.
Apakah artikel ini memberkati Anda? Jangan simpan untuk diri Anda sendiri. Ada banyak orang di luar sana yang belum mengenal Kasih yang Sejati. Mari berbagi dengan orang lain, agar lebih banyak orang yang akan diberkati oleh artikel-artikel di Jawaban.com seperti Anda. Caranya? Klik disini.
