-
Share:
12 Kandidat Kuat dari Partai, Calon Kabinet Jokowi
Lois Official Writer
Jokowi sebagai Presiden Terpilih 2014-2019 memberikan jatah 16 kursi kabinet kepada partai politik yang menang dan mendukungnya seperti Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (PDIP) beserta koalisi lainnya. Dari 34 kursi menteri yang ada, 18 lainnya berasal dari kalangan profesional. Partai-partai ini mulai memunculkan nama-nama yang disodorkan pada presiden ketujuh RI tersebut. Siapa saja mereka?
PDI-P
PDI-P disebut-sebut mendapatkan jatah 6 kursi. Beberapa di antaranya yang akan mendapat jatah kursi disebut-sebut untuk anggota DPR Eva Kusuma Sundari yang menjadi Menteri Sosial dan Pramono Anung yang menjadi Sekretaris Negara. Nama lain yaitu Ketua Tim Transisi Rini Soemarno, anggota DPR Tubagus Hasanudin, anggota DPR M. Prakoso, dan Kepala Lembaga Pendidikan Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan.
PKB
Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB mendapatkan tiga kursi kementerian. “Ada kemungkinan kami diamanahi posisi tiga menteri, satu menteri coordinator, dan dua menteri biasa,” ujar seorang pengurus PKB. Adapun kursi yang dibidik PKB yaitu Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat untuk Ketua Umum Muhaimin Iskandar, dan posisi lain yang diincar yaitu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang diplot untuk Wakil Ketua Umum PKB Rusdi Kirana serta Menteri Pekerjaan Umum yang diincar bagi Ketua PKB Marwan Ja’far.
Partai NasDem
Partai ini diperkirakan juga akan mendapatkan tiga kursi yang rencananya diperuntukkan bagi Ferry Mursidan Baldan, Patrice Rio Capella, dan Siti Nurbaya.
Ferry merupakan bekas politikus Golkar yang bergabung ke Nasdem yang kerap duduk di Komisi Pemerintahan DPR. Patrice adalah Sekretaris Jenderal Nasdem, dan Siti Nurbaya pernah duduk sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Dewan Perwakilan Daerah.
Posisi-posisi ini masih belum dapat dipastikan. Jokowi akan menggodoknya lebih lagi. Menurut Jokowi, beberapa pos kementerian strategis nantinya tidak akan diserahkan kepada profesional yang tergabung dengan suatu partai, namun lebih mempercayakan jabatan itu kepada profesional tulen. “Seperti Kementerian Keuangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Badan Usaha Milik Negara,” ujarnya.
<!--[if gte mso 9]><xml>
Hot Topics
Related Articles
