Transaksi Jabatan, Bahayakan Pemerintahan Jokowi-JK
Sumber: ciar-ciar.blogspot.com

Nasional / 11 August 2014

Kalangan Sendiri

Transaksi Jabatan, Bahayakan Pemerintahan Jokowi-JK

Theresia Karo Karo Official Writer
5521

Belum selesai gugatan Pemilu Presiden di Mahkamah Konstitusi, sejumlah ‘pihak oportunis’ berlomba mengejar jabatan dalam pemerintahan pasangan presiden terpilih Jokowi-Jusuf Kalla. Upaya ini menyiratkan ambisi yang berbahaya bagi pemerintahan Jokowi-JK.

 

 

Hal ini diungkapkan oleh penulis buku “22 Solusi Cerdas Jokowi”, Michael Umbas. "Sejak awal memilih Pak Jokowi, mestinya posisi politik kita adalah memberikan mandat penuh kepada beliau untuk memimpin bangsa. Dengan segala gagasan elementernya yang akan didukung oleh kabinet pilihan Pak Jokowi sendiri," jelasnya kepada Tribunnews.com di Jakarta (11/8).

 

 

Menurutnya, kekuatan Jokowi justru terletak di penghindaran transaksi jabatan. Hal ini dibuktikan saat parpol pengusung Jokowi terbentuk tanpa imbalan bagi-bagi “kursi”. Dia berharap agar Jokowi konsisten dan menolak para pihak yang menyodorkan diri untuk menjadi menteri.  

Mengetahui banyaknya pihak yang terang-terangan menyodorkan diri menjadi menteri dalam kabinet Jokowi-JK, Barisan Relawan Jokowi for President (Bara JP) mengaku kecewa. Ketua Bara JP, Sihol Manulang mengungkapkan, “sudah tahu kan cara kerja Pak Jokowi itu tanpa bagi-bagi kursi, transaksional. Tapi, masih ada saja yang usaha sodorkan nama menteri. Kami kecewa.”

Sihol Manulang beranggapan bahwa keputusan mengenai hal tersebut seharusnya diserahkan kepada presiden. sebagai hak prerogativenya. Daripada membicarakan kabinet, Bara JP menunjukkan dukungan terhadap Jokowi-JK dengan cara lebih elegan.

Yang mana saat ini relawannya tengah melangsungkan investigasi adanya praktik mafia di sejumlah kementerian seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Pertanian.

"Sangat merugikan rakyat. Itu yang kami kejar. Bukan soal menterinya, tapi proses mencari menterinya," lanjut Sihol. Laporan investigasi ini nantinya akan dilimpahkan kepada Jokowi sebelum pelantikan presiden 20 Oktober 2014 mendatang.

 

Sumber : Kompas/Tribunnews.com by tk
Halaman :
1

Ikuti Kami