Sekolah Swasta Sering Tertinggal dalam Kebijakan Pendidikan? Begini Kata Wamendikdasmen...
Sumber: PGI.or.id

News / 15 January 2025

Kalangan Sendiri

Sekolah Swasta Sering Tertinggal dalam Kebijakan Pendidikan? Begini Kata Wamendikdasmen...

Aprita L Ekanaru Official Writer
1398

"Mengapa sekolah swasta sering kali tertinggal dalam perhatian kebijakan pendidikan?" 

Pertanyaan ini mungkin terlintas di benak banyak orang, terutama ketika kita mendengar cerita dari sekolah-sekolah yang dikelola oleh lembaga keagamaan. Pada tahun-tahun terakhir, isu ini semakin mengemuka, dan langkah nyata dari pemerintah diharapkan mampu menciptakan sistem pendidikan yang benar-benar berkeadilan.

Pada awal tahun 2025, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) RI, Fajar Riza Ul Haq, memberikan perhatian serius terhadap ketimpangan ini.

Dalam sambutannya pada Ibadah Syukur Awal Tahun PGI di Graha Oikoumene, Jakarta, ia menyoroti kebijakan pendidikan yang kerap bias terhadap sekolah negeri. Sekolah-sekolah swasta, termasuk yang dikelola oleh lembaga keagamaan, sering kali merasa dipinggirkan.

Fajar Riza menyampaikan bahwa lembaga keagamaan, seperti Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) dan organisasi lainnya, memainkan peran penting dalam mencerdaskan anak bangsa, terutama di daerah 3T (terdepan, terluar, dan terpencil). Namun, realitasnya, banyak sekolah swasta di daerah-daerah ini menghadapi tantangan besar akibat kurangnya dukungan kebijakan yang memadai.

Salah satu contoh nyata adalah minimnya guru-guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang dapat mengajar di sekolah swasta. Banyak dari mereka dipindahkan ke sekolah negeri, sehingga sekolah swasta kesulitan mencari tenaga pengajar berkualitas.

Lebih dari sekadar isu guru, tantangan lain mencakup alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Saat ini, pembagian dana BOS hanya mempertimbangkan tingkat biaya hidup dan ketertinggalan daerah. Namun, besarnya SPP di sekolah swasta yang lebih tinggi seharusnya menjadi salah satu indikator pembagian dana tersebut agar lebih adil. Selain itu, sertifikasi guru-guru swasta dan ketiadaan guru agama Kristen di banyak sekolah, khususnya di DKI Jakarta, juga menjadi perhatian penting.

 

Komitmen Pemerintah untuk Keadilan Pendidikan


Sebagai jawaban atas persoalan ini, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berkomitmen untuk menciptakan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan adil.

 

BACA HALAMAN SELANJUTNYA>>

Sumber : PGI.or.id | Jawaban.com
Halaman :
12Tampilkan Semua

Ikuti Kami