Sistem kerja 4 hari seminggu akan segera diterapkan di Tokyo mulai April 2025, sebagai bagian dari kebijakan besar yang diumumkan pemerintah setempat.
Langkah ini diharapkan mampu mengubah pola kerja pegawai negeri sipil (PNS) di ibu kota Jepang, dengan tujuan menciptakan keseimbangan yang lebih baik antara pekerjaan dan kehidupan pribadi.
Menurut Gubernur Tokyo, Yuriko Koike, kebijakan ini dirancang khusus untuk mendukung perempuan yang sering menghadapi dilema antara mengejar karier atau mengurus keluarga.
BACA JUGA: Indonesia Naikkan PPN 12 Persen, Vietnam Malah Turun, Kok Bisa?
"Kami ingin menciptakan lingkungan kerja yang fleksibel, memastikan bahwa perempuan tidak harus menyerah terhadap karier mereka," kata Koike dalam pidatonya, seperti dikutip dari CNN.
Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap mampu memberikan fleksibilitas kerja yang lebih besar sekaligus mendorong partisipasi perempuan di dunia kerja.
Fokus pada Peningkatan Angka Kelahiran
Selain menciptakan fleksibilitas kerja, kebijakan kerja 4 hari seminggu juga bertujuan mengatasi masalah demografis yang serius di Jepang.
Penurunan angka kelahiran menjadi tantangan besar, dengan laporan Kementerian Kesehatan menunjukkan hanya 727.277 kelahiran pada 2023, serta tingkat kesuburan sebesar 1,2—jauh di bawah angka ideal 2,1 untuk menjaga stabilitas populasi.
BACA JUGA: Petisi Tolak Kenaikan PPN Dapat Dukungan Besar dari Masyarakat
Pemerintah Jepang terus mendorong kelompok muda untuk menikah dan memiliki anak.
Namun, banyak pasangan muda, terutama perempuan, menghadapi tekanan sosial yang membuat mereka harus memilih antara karier atau keluarga.
Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi tekanan tersebut dengan memberikan lebih banyak fleksibilitas.
Fleksibilitas Kerja untuk Keseimbangan Hidup
Sumber : Berbagai Sumber