Jika Menteri Kelautan
dan Perikanan, Susi Pudjiastuti telah membuktikan kinerja yang baik sejak diberi
tanggung jawab di jajaran kabinet Joko Widodo. Beragam apresiasi sudah diterima melalui sederet gebrakan yang dilakukan di tubuh kementerian kelautan dan perikanan.
Namun kementerian
lainnya seolah tak mau kalah. Dengan itu, memasuki tahun 2016 ini sejumlah program
baru telah dicanangkan dan dijanjikan rampung pada tahun ini. Adapun kementerian yang melakukan gebrakan baru tersebut adalah:
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
Sejak ditunjuk menjabat
sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli seolah menjadi figur
baru yang hadir membawa perubahan besar bagi kementerian yang dipimpinnya. Jika
sebelumnya ia mencanangkan pemangkasan beberapa lembaga yang dipimpinnya, saat ini
dirinya kembali mencanagkan keseriusan pemerintah dalam membangun program besar dalam bidang kemaritiman.
Sejak akhir
tahun 2015 silam, usulan pembentukan 10 Destinasi Wisata Unggulan dari Rizal
Ramli kini mulai terealisasi. Seperti dikutip dari Antaranews, Minggu (10/1), Rizal Ramli telah memimpin rapat
koordinasi tindak lanjut pembentukan Badan Otoritas Pariwisata Danau Toba bersama
empat menteri lainnya di Institut Teknologi Del, Laguboti, Toba Samosir,
Sumatera Utara. Empat menteri tersebut terdiri dari, Menko Polhukam Luhut
Panjaitan, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Basuki Hadimuljono serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.
“Kita akan
jadikan Danau Toba ini Monaco of Asia, karena orang sudah tahu kalau Monaco itu bagus, cantik, pemandangannya indah dan bersih,” kata Rizal Ramli.
Menteri Angraria dan Tata Ruang (ATR)
Menteri Angraria
dan Tata Ruang (ATR), Ferry Mursyidan Baldan baru saja menyampaikan bahwa kasus
pengurusan tanah kerap kali menjadi masalah dikalangan masyarakat. Oleh sebab
itu, Ferry mengungkapkan bahwa sejak tahun 2016 ini akan dilakukan program penyederhanaan
sistem pengurusan tanah. Layanan pertanahan masyarakat akan terus dikembangkan untuk
mempermudah pengurusan tanah bagi masyarakat, diantaranya penerapan penggunaan sistem
online serta bentuk pengiriman berkas atau delivery order bagiw arga yang
dianggap kesulitan mendatangi kantor Badan Pertahanan Nasional (BPN) di Surabaya,
Minggu (10/1). “Ke depan kami sedang menyusun konsep agar warga cukup sekali
datang ke kantor BPN dalam menguru tanah, yakni untuk tandatangan saja,” ucap Ferry.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mencanangkan upaya penyederhanaan sistem
pembayaran jaringan jalan tol yang menguhubungkan ujung Barat Jawa di Merak,
Banten hingga Ujung Timur di Surabaya, Jawa Timur. “Nantinya antar jalan tol
itu nggak ada barrier (pintu tol antar ruas). Kalau ada pintu, itu hanya untuk
yang ramp (gerbang akses keluar masuk tol),” ujar Kepala BPJT, Herry Trisaputra Zuna.
Upaya menyederhanaan
ini, katanya, merupakan salah satu terobosan yang dilakukan pemerintah dan para
operator jalan tol untuk memberikan layanan yang lebih baik bagi para masyarakat
penggunanya. Ditargetkan, sistem pembayaran ini dapat diterapkan penuh pada 2019
mendatang, setelah jaringan jalan tol Trans Jawa sudah rampung. Pelaksanaan program ini akan segera dimulai pada waktu-waktu dekat.
Semoga dengan gebrakan
dan terobosan di setiap kementerian ini bisa membawa perubahan yang lebih baik bagi
bangsa dan kehidupan masyarakat yang semakin sejahtera.